KEBIJAKAN pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo merupakan salah satu bahasan menarik menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019. Ekonomi Indonesia dinilai berpotensi menjadi raja jika mengedepankan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur ini pula, dinilai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Jokowi. Guna mengetahuinya, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jakarta menggelar diskusi publik dengan tema 'Politik Infrastruktur Jokowi, Solusi atau Hambatan Peradaban Indonesia?', baru-baru ini.
Untuk membahas itu semua, KAPT menampilkan Ir Jimmy Siswanto, pengamat perkotaan dan dosen Teknik Arsitektur Universitas Trisakti, sebagai pembicara utama dalam diskusi yang digelar di Upnormal Coffee Roadster, Jakarta.
Ketua KAPT Jakarta, Lambok Jeffry, dalam keterangannya hari ini menjelaskan tema tersebut sengaja diangkat untuk mengetahui dan memperjelas seperti apa sebenarnya infrastruktur yang dibangun Jokowi selama ini.
"Soal infrastruktur ini pula jadi kritik pedas dari capres Prabowo Subianto pada Debat Pilpres putaran kedua Minggu (17/2) kemarin. Padahal, pembangunan infrastruktur itu jelas hasilnya. Nah, hal inilah yang ingin kita ketahui dari para pembicara, seperti apa sih politik infrastruktur Jokowi menurut mereka," papar Lambok saat membuka diskusi.
Sementara, Jimmy, yang menjadi pembicara pertama dalam diskusi ini, mengatakan, bicara politik, maka pembangunan infrastruktur harus sesuai proses kebijakan atau regulasi, hukum, dan undang-undang (UU) sesuai yang dijalankan pemerintah.
Menurut Jimmy, banyak kalangan menilai pemerintah membangun infrastruktur sesuka hati.
"Padahal, pembangunan infrastruktur secara politik kebijakan perencanaannya diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah. Kalau pembangunan infrastruktur tak dijalankan, maka Jokowi tidak menjalankan amanah UU," katanya.
Secara fisik, menurut Jimmy, infrastruktur terdiri atas transportasi seperti jalan raya, jalan tol, jalan rel kereta api, jembatan, pelabuhan dan bandara. Kemudian infrastruktur air dan limbah, pengelolaan limbah dan sampah, pembangkit dan distribusi energi, bangunan gedung, fasilitas rfekreasi dan komunikasi.
"Pengelolaan dan pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di bawah beberapa kementerian. Tidak terpusat di satu kementerian," katanya.
Proyek infrastruktur, lanjut dia, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyerapan tenaga kerja. Menurut Jimmy, proyek-proyek infrastruktur itu menyerap 3,5 juta tenaga kerja. Artinya, proyek infrastruktur juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran.
Jimmy optimistis ekonomi Indonesia berpotensi menjadi raja jika mengedepankan infrastruktur.
"Tanpa infrastruktur, hal itu semua cuma omong kosong," tandasnya.
Dalam Nawacita politik infrastruktur, tujuannya ialah mempermudah akses pasar, informasi, kesehatan, tenaga kerja dan pendidikan. Karena itu, menurut Jimmy, Nawacita dalam infrastruktur mengembangkan peradaban.
"Karena orang sekolah butuh infrastruktur. Di Aceh ada jembatan tanpa badan. Omong kosong kalau pendidikan efektif tanpa infrastruktur," tuturnya.
Selain itu, infrastruktur menyerap tenaga kerja karena adanya bonus demografi. (RO/OL-9)
