Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Harus Disinergikan

UNTUK memastikan produksi pertanian berjalan baik, ketersediaan air secara berkelanjutan harus bisa dijamin.

Dengan adanya pasokan air yang berkesinambungan, kinerja sektor agrikultur setidaknya akan berlangsung dengan baik di sisi hulu.

Namun, sayangnya, itu masih menjadi persoalan di Indonesia. Calon Presiden Nomor Urut 01 menyebut akses pertanian terhadap air masih minim yakni hanya 20%. Walaupun mengalami kenaikan dari 11% pada 2014, itu dinilai belum cukup.

Dari data tersebut terlihat bahwa upaya pemerintah dalam membangun bendungan yang begitu masif pun belum menjadi solusi yang tepat dan memberi kontribusi maksimal.

Pengamat pertanian Khudori melihat manfaat dari hasil pembangunan bendungan memang belum optimal. Pasalnya, terkadang pendirian bendungan tidak disertai jaringan irigasi yang tuntas hingga ke lahan pertanian petani.

Sebagaimana diketahui, pembangunan bendungan dan irigasi melibatkan dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kementerian PU-Pera bertugas menyelesaikan bendugan dan jaringan irigasi primer serta sekunder, sementara Kementan bertugas menangani irigasi tersier.

Pemisahan kewenangan itu tentu menjadi persoalan tersendiri dalam mengintegrasikan fungsi bendungan hingga ke lahan pertanian.

Baca juga: Kementerian PU-Pera Optimistis Capai 1 Juta Ha Jaringan Irigasi

Dalam rencana pembangunan, semua pihak sudah harus bekerja bersama untuk memastikan bendungan dibangun di daerah yang tepat, memiliki sumber air, terdapat lahan pengguna air dan ada petani yang melakukan usaha tani.

"Untuk bisa maksimal, fungsi koordinasi dalam membangun bendungan harus dikuatkan. Tidak bisa masing-masing kementerian/lembaga hanya mengejar target internal. Tidak bisa mengedepankan ego sektoral, yang penting jadi lalu urusan selesai," ujar Khudori kepada Media Indonesia, Selasa (19/2).

Pengawasan terhadap bendungan beserta jaringan irigasinya juga harus terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti ketika semua sudah rampung.

Pihak-pihak terkait harus memastikan infrastruktur itu benar-benar berfungsi mengalirkan air dari hulu hingga ke hilir sehingga petani benar-benar merasakan manfaatnya. (OL-3)