Ekonomi Melambat, Defisit Anggaran Tetap Terjaga

HINGGA tutup tahun, realisasi pendapatan negara dalam Penerimaan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 Rp 1.491 triliun atau 84,7% dari pagunya. Meski terbilang rendah bahkan jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara Rp1.810 triliun atau 91,2%, defisit anggaran tetap terjaga di angka 2,8% atau dibawah ambang batasnya yakni 3%.

"Total Pendapatan Dalam Negeri adalah sekitar 85% dari target (atau sebesar Rp1.491,7T). Di antaranya adalah Penerimaan Pajak Non-Migas sebesar 81% dari target (sebesar Rp1005,7T) yang tumbuh 14% di atas realisasi Pajak Non-Migas 2014. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar 92,5% dari target. Tingkat penerimaan ini sangat optimal, mengingat perlambatan pertumbuhan di global dan domestik," terang kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahazil Nazara melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Minggu (3/1).

"Belanja Pemerintah Pusat ada di 90%, serta Transfer ke Daerah di sekitar 94%. Khusus untuk belanja modal di Pemerintah Pusat, tercatat serapan sebesar 84% dari target (sebesar Rp213T, atau tumbuh 54% dibandingkan Belanja Modal tahun 2014 sebesar Rp138T)," lanjutnya.

Belanja modal inilah yang nantinya akan menjadi pendorong bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Selain itu, pemerintah juga berhasil mendorong pemerataan pembangunan dengan transfer dana desa Rp20,8 triliun.

"Dengan begitu, defisit anggaran tercatat di angka 2,8%, di bawah batas atas 3,0% seperti yang diamanatkan UU. Defisit anggaran dalam rentang yang terkendali sesuai amanat UU tersebut sangat kita butuhkan untuk dapat optimal membangun infrastruktur yang kita inginkan," tambah Suahazil menjelaskan.

Meski begitu, terjaganya defisit bukan tanpa pengorbanan. Imbasnya pembiayaan anggara menjadi bengkak hingga 48% diatas pagunya.

"Dengan defisit anggaran yg melebar maka Pembiayaan Anggaran juga menjadi lebih tinggi 48% dari target APBNP. Tambahan pembiayaan sebagian diambil dari sumber-sumber bilateral dan multilateral yg lebih murah biayanya bagi Anggaran," katanya.

Dengan kondisi fiskal seperti ini, Pemerintah tetap mampu merealisasikan Rp65 triliun Penyertaan Modal Negara kepada berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), "Kita harapkan seluruh BUMN ini akan mampu bekerja keras memanfaatkan PMN tersebut di tahun-tahun memdatang unt menjadi perusahaan-perusahaan yang lebih tangguh.

Pokok-pokok Realisasi Sementara APBNP tahun 2015 ini merupakan realisasi sementara pada tutup tahun tanggal 31 Desember 2015. Angka resmi nantinya akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(Q-1)