Kajian Mitigasi Gempa PLTA Batang Toru Tuntas Sejak 2017

RANCANG bangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut), didesain tahan gempa. Kajian menyeluruh yang merujuk pada ketentuan internasional untuk mitigasi risiko gempa sudah selesai dilakukan pengembang PLTA Batang Toru sejak 2017.

Tenaga Ahli PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Didiek Djawadi, menyatakan, kajian kegempaan merupakan bagian terpenting bagi proyek PLTA. Proses survei yang dilakukan menyangkut berbagai detail, termasuk mempertimbangkan fakta ada sesar di kawasan Batang Toru.

"Setiap detail terkait mitigasi risiko kegempaan sangat kita perhatikan," kata Didiek di Medan melalui keterangan pers, Minggu (13/1).

Aspek kegempaan itu, imbuhnya, sudah disampaikan terbuka dalam banyak kesempatan, baik even nasional, maupun di tingkat Sumut. Proses survei yang dilakukan dalam serangkaian tahapan waktu tersebut diselesaikan pada Maret 2017. Kajian serta rekomendasi yang dihasilkan merujuk pada berbagai ketentuan nasional dan internasional.

Kajian tidak hanya sebatas sesar aktif yang ada di Batang Toru, tetapi mengompilasi data kegempaan hingga radius 500 kilometer dari lokasi pembangunan PLTA. Baik data dari BMKG, United States Geological Survey (USGS) maupun lembaga lainnya.

Kombinasi analisa kejadian gempa sebelumnya dan survei termutakhir, itulah yang menjadi kesimpulan tim ahli. Rekomendasi yang disampaikan sangat mempertimbangkan kemampuan bangunan menerima efek dari potensi gempa itu sendiri.

"Itu yang harus kita analisis, bagaimana membuat suatu bangunan yang tidak runtuh oleh gempa. Sehingga baik dari struktur, beton, jenis tipenya itu semua harus terukur," kata Didiek, yang juga anggota Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (PuSGeN).

Minimalisasi risiko
Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko menyebut hampir seluruh wilayah Indonesia ada patahan (sesar) bumi aktif, kecuali di Kalimantan. Ini berarti pembangunan infrastruktur harus mendapat perlakuan khusus untuk meminimalisasi risiko jika terjadi aktivitas geologi seperti gempa.

"Ada pekerjaan engineering yang lebih. Misalnya penguatan bangunan secara teknis sipil,” kata dia.

Menurut Sukmandaru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis beberapa Standard Nasional Indonesia (SNI) dan kode bangunan yang harus diikuti sehingga memiliki ketahanan gempa sampai skala tertentu. “Memang ini akan berdampak pada biaya yang lebih tinggi, tapi mesti kita ikuti,” katanya.

Ditanya soal berapa jarak aman wilayah yang bisa dibangun jika ada patahan yang mencuat ke permukaan (rupture), Sukmandaru mencontohkan, di San Adreas, salah satu kota paling rawan gempa di Amerika Serikat, bangunan bahkan bisa dibangun dengan jarak 15 meter dari garis patahan.

Sebelumnya, terkait dengan mitigasi risiko bencana di jalur sesar yang telah diidentifikasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan ada rencana pemerintah memberikan peringatan ke publik. Bentuknya antara lain memasang tanda-tanda bahaya.

"Tugas pemerintah untuk memberi peringatan agar tidak lagi disalahkan kalau terjadi bencana. Suka tidak suka, masyarakat harus tahu risikonya. Berikutnya ke depan harus ada penataan ruang berbasis risiko bencana ini,” kata Doni di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (11/1).

Secara nasional, jumlah sesar baru yang ditemukan sebanyak 295 zona. Hasil penelitian Pusgen menunjukkan, di area satu kilometer jalur patahan aktif di Indonesia terdapat 2.892 bangunan sekolah, 40 rumah sakit, 126 puskesmas, dan jumlah penduduk di area itu mencapai 4.103.975 jiwa.

Selain itu, terdapat infrastruktur transportasi sebanyak 11 pelabuhan, 21 terminal, 2 stasiun, 237 ruas jalan provinsi sepanjang 652,3 km, 31 ruas jalur kereta api dengan panjang 83,3 km, dan 15 ruas jalan tol sepanjang 20,1 km. (X-12)