Rapor Biru untuk Pengelolaan APBN 2018

PEMERINTAH meng­akhiri tahun anggaran 2018 dengan catatan yang sangat baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi penerimaan negara, Kementerian Keuangan mencatat realisasinya menjangkau Rp1.942,3 triliun, atau 102,5% dari target APBN 2018. Realisasi belanja mencapai hampir 100%, yakni Rp2.2002,2 triliun, atau 99,2% dari target APBN.

Dengan pencapaian itu, rapor biru pengelolaan APBN 2018 dapat disematkan ke pemerintah mengingat selama ini masalah penerimaan dan pengelolaan selalu  meleset jauh dari target.

Hal positif dari tercapainya pencapaian penerimaan sebesar itu membuat defisit anggaran hanya mencapai 1,76% dari target APBN sebesar 2,19% sehingga memperbaiki neraca keseimbangan primer dari negatif Rp87,3 triliun menjadi hanya negatif Rp1,8 triliun.

Dengan capaian yang baik itu, pemerintah pun pada akhir­nya membatalkan penarikan pembiayaan yang berasal dari utang sebesar Rp25,5 triliun dan menyebabkan pertumbuhan pembiayaan berkurang dari tahun sebelumnya.

“Ini adalah suatu hasil yang sangat baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mul­yani saat menyampaikan paparan mengenai APBN 2018 di Kemenkeu, Rabu (2/1).

Sri Mulyani memaparkan realisasi penerimaan negara  meningkat 16,6% jika dibandingkan dengan 2017. Jika dirinci lebih lanjut, jumlah penerimaan negara 2018 terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.521,4 triliun, atau 94% dari target Rp1.618,1 triliun. ”Meski di bawah 100%, penerimaan perpajakan kita tumbuhnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya.

Selain itu, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp407,1 tri­liun, atau 147,8% dari target Rp275,4 triliun.

Untuk sisi belanja, Sri Mul­yani mengatakan untuk pertama kali, belanja negara hampir mencapai 100%, yaitu 99,2%. “Sampai 31 Desember 2018, kita sudah belanja Rp2.202,2 trilun, atau 99,2% dari APBN,” ujarnya.

Perlu dipertahankan
Anggota Komisi XI DPR Misbahkhun mengapresiasi pencapaian penerimaan yang disampaikan pemerintah.

Menurutnya, Presiden Joko Widodi sejak mengawali pemerintahannya pada 2014 sudah bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, termasuk dengan menggenjot penerimaan negara, meliputi sektor pajak, cukai, kepabeanan, dan hibah.

“Jadi, jika sekarang penerimaan negara melebihi 100% dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upa­ya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara,” ujar Misbakhun.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah  juga menga­presiasi kinerja pemerintah yang berhasil dalam mengelola fiskal pada 2018. Ia pun berharap capaian tersebut bisa dipertahankan pemerintah pada tahum ini.

“Pencapaian pemerintah dalam mengelola fiskal 2018 dengan sangat baik di tengah gejolak global harus diapresiasi dan tentunya kita berharap pencapaian ini bisa dipertahankan pada 2019,” katanya kepada Media Indonesia,
Rabu (2/1).

Yang menjadi tantangan ke depan ialah keterkaitan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari level 5%. (Ant/E-1)