Infrastruktur Kerakyatan Jadi Prioritas

INFRASTRUKTUR kerakyat­an seperti rumah bagi masyarakat berpenghasil­an rendah (MBR) dan prog­ram padat karya irigasi kecil masih terus menjadi prog­ram prioritas pemerintah di tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan prasarana tersebut akan mengiringi pembangun­an-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, tol, jembatan bentang panjang, dan bendungan.

“Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi jadi akan tetap menjadi prioritas. Perbaikan irigasi kecil melalui program padat karya tunai juga terus dilaksanakan agar dana yang bergulir di desa lebih banyak,” ujar Basuki, kemarin.

Menurut Basuki, di Indonesia kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah tentu tidak bisa bergantung hanya pada APBN. “Maka dari itu, kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengembang, dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini,” tuturnya.

Kementerian PU-Pera membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya, atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi MBR.

Setiap tahun Kementerian PU-Pera memperbaiki sekitar 160 ribu rumah tidak laik huni (RTLH) melalui BSPS. Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu RTLH yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk modal perbaikan.

Bendungan di NTT

Selain perumahan, Kementerian PU-Pera tahun depan menargetkan kembali membangun satu bendungan lagi, yaitu Bendungan Welikis yang berlokai di Kecamatan Tasi­feto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Ada satu bendungan lagi yang akan dibangun pemerintah pusat di Kabupaten Belu sehingga nantinya akan ada dua bendungan di Belu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh kepada wartawan di Kupang, seperti dikutip Antara, Sabtu (29/12).

Menurut Andre, desain bendungan tersebut sudah mulai disiapkan dan jika itu sudah selesai, proyek pembangunan bendungan tersebut bisa langsung dilelang.

Tambahan bendungan untuk Kabupaten Belu sesuai dengan janji dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Hari Suprayogi saat melakukan pengisian air untuk pertama kali di Bendungan Rotiklot.

“Bendungan Rotiklot kan sudah selesai dan satu lagi Welikis akan dibangun juga di wilayah perbatasan itu. Artinya bahwa pembangunan itu juga bertujuan untuk memenuhi kuota tujuh bendungan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo,” tambah dia. (E-2)