Alih Kelola BP Batam akan Lemahkan Kawasan

DILEPASNYA kekuasaan Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada kepala daerah setempat dinilai akan memberikan dampak negatif bagi dunia usaha dan kawasan itu sendiri.

Batam merupakan kota yang sangat strategis. Wilayah yang memiliki daya tarik amat kuat baik secara geografis maupun geopolitik. Sebagai tempat yang begitu istimewa dan mampu mendatangkan banyak manfaat bagi negara, sudah semestinya dikelola secara khusus oleh utusan atau kepanjangan tangan langsung di bawah kendali Presiden.

Pembentukan Otorita Batam yangkemudian diubah menjadi BP Batam pun dinilai sebuah langkah tepat.

Namun, kini, BP Batam bak dipreteli satu per satu. Puncaknya, Rabu (12/12), pemerintah memutuskan mengalihkan pengelolaan kepemimpinan BP Batam kepada wali kota setempat.

Pengamat Kebijakan Publik Danang Girindrawardana memandang keputusan itu sebagai sebuah kemunduran. Jika pemimpin BP Batam adalah ex officio kepala daerah Kota Batam, dinamika kepentingan politik lokal akan lebih mendominasi kebijakan strategis di daerah tersebut.

Baca Juga: Alih Kelola BP Batam Keputusan Tepat

Artinya, ke depan, pemerintah pusat diyakini akan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan di wilayah itu.

Selain itu, status Batam sebagai kota spesial karena sistem pengelolaannya yang berbeda akan menjadi biasa saja, sama seperti wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi terbaru itu pun tidak akan membantu investor berbondong-bondong datang ke sana.

Danang menjelaskan, yang membuat perekonomian Batam anjlok dalam beberapa tahun terakhir bukan karena dualisme. Tetapi adanya skema sistematis yang sengaja membuat Batam tidak mampu bersaing dengan Singapura.

"Yang terjadi sebenarnya adalah ada sebuah grand desain besar yang sedang dilakukan untuk menenggelamkan Batam. Batam tidak boleh menjadi daerah yang kuat untuk menarik investasi dan sebagai hub pelabuhan internasional. Karena, jika Batam tumbuh kuat, Singapura akan melemah. Tidak ada negara manapun di dunia yang ingin Singapura lemah," terang Danang kepada Media Indonesia, Jumat (14/12).

Menurutnya, dualisme bukan lah persoalan utama bagi Batam. Dualisme memang ada dan menjadi masalah, namun itu tidak akan sampai menjatuhkan image dan perekonomian di kawasan tersebut.

"Memang ada masalah-masalah implementasi yang bisa dianggap sebagai dualisme kewenangan, misalnya pajak reklame atau pajak reklamasi pantai apakah itu masuk ke pendapatan Pemerintah Kota atau BP Batam. Hal lain adalah masalah tata ruang dan tata cara prosedur pendaftaran ulang terhadap lahan-lahan industri," tuturnya.

Danang pun mengakui jika hal-hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Apalagi jika mengukur potensi ekonomi Pulau Rempang dan Galang yang sudah dihubungkan dengan jembatan Barelang.

"Selama ini persoalannya memang bukan pada dualisme," jelas Danang.(OL-5)