Kementerian Pertanian berencana akan lebih mempercepat tender proyek dari anggaran tahun 2016. Hal itu dilakukan agar proses realisasi anggaran tahun depan lebih cepat terserap.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman usai melakukan rapat tertutup mengenai serapan anggaran bersama para eselon satu dan dua, Kamis (17/9). "Untuk anggaran 2016 kami minta bulan depan uda tender, nah ga pernah denger kan?" cetusnya.
Menurut Amran, dengan demikian upaya realisasi serapan anggaran tahun depan dapat lebih cepat dari pada tahun ini.
Untuk tahapan tersebut, kata Amran, setelah DPR RI mengesahkan anggaran Kementan untuk tahun 2016 pada bulan depan, di bulan Oktober tender proyek-proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan. Namun, proses tender tersebut hanya sampai pemaparan dari para vendor dan persetujuan dari pihak Kementan.
"Tapi tidak ditandatangani. Jadi tanggal satu jam 12 lewat satu menit saja sudah bisa ditandatangani," jelas Amran.
Untuk rencana percepatan tender ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muladno mengatakan upaya percepatan yang akan dilakukan melalui hal tersebut masih kurang efektif. Karena, menurutnya permasalahan selama ini karena proses administrasi yang rumit.
"Pertama nunggu Juklak/Juknis yang lama. Yang kedua, yang ngomong level bawah, ruwet ini. Maksudnya kalau ada peraturan itu, harus dirjennya langsung yang ngomong baru beres," katanya.
Menurutnya, peraturan yang terlalu kaku membuat pelaksana-pelaksana proyek yang ada di daerah takut untuk memgambil keputusan. Menyakahkan daerah
Lambatnya serapan anggaran Kementan selalu berimbas pada kinerja daerah yang dinilai lamban. Realisasi serapan anggaran hingga hari ini sekitar 41,6%, menurut Amran karena serapan di daerah-daerah yang masih kecil.
"Itu (direktorat) pangan yg melayani petani sudah mencapai 78%. Dan rata-rata kantor pusat 50% ke atas. Yangg 20%, 27%, 30% ke atas itu (serapan) anggarannya ada di daerah," katanya.
Kata Amran, daerah-daerah yang serapannya masih rendah seperti Jambi, Bengkulu, Sulawesi, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Hal senada juga disampaikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang serapannya masih 27%. Ia berkilah bahwa lambatnya penyerapan anggaran di daerah yang menjadi sebab rendahnya angka tersebut.
"Kendalanya di daerah, itu kan yang ngerjain orang daerah," cetus Muladno.
Namun, saat ditanya mengenai upaya untuk mempercepat serapan anggaran di daerah, Kementan belum ada pembahasan ke arah itu. "Belum tahu saya. Kita lihat nantilah," pungkas Muladno. (Q-1)