Persoalan Meikarta Terus Melebar

PENGGELEDAHAN yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga ke rumah petinggi Lippo Group James Riyadi membuat tekanan terhadap saham-saham terkait dengan grup itu menjadi bertambah.
Setelah sempat menguat pada perdagangan Rabu (17/10), ­saham-saham Lippo Group mengalami guncangan kembali pada perdagangan kemarin.  

Beberapa emiten milik Lippo Group tercatat di Bursa Efek In­do­nesia (BEI), di antaranya PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF).

Berdasarkan data RTI, pada penutupan perdagangan kemarin, saham LPCK berakhir stagnan pada harga Rp1.330 setelah seha-rian berfluktuasi dan sempat menyentuh harga Rp1.270 per saham. Adapun posisi saham LPKR  terus merosot cukup dalam yakni 4,86% atau minus 14 poin menjadi 274,dari penutupan hari sebelumnya di 288.

Sama halnya dengan LPKR itu, saham MPPA juga anjlok 3,95% atau minus 7 poin di harga Rp170 dari posisi Rp177 pada pembukaan perdagangan dan penutupan perdagangan sebelumnya.

Kemudian saham LPPF juga jeblok 4,07% atau minus 250 poin ke posisi Rp5.900. Pada pembukaan perdagangan pagi saham ini berada di  level Rp6.150.

Analis Panis Sekuritas William Hartanto melihat kasus yang terjadi pada proyek Meikarta sangat berimbas pada pergerakan saham-saham Lippo Group. Saham mereka dianggap bermasalah oleh investor. Hal itu yang memberatkan harga sahamnya.
Secara teknikal saham-saham Lippo Group juga sudah lama memiliki tren penurunan.

“Jika tidak ada sentimen baik, penurunan ini akan berlanjut,” ujar William saat dihubungi, Kamis (18/10).

Pengungkapan kasus suap Meikarta juga melebar kepada hal lainya.

Direktur Manajemen Risiko Bank BNI Bob Tyasika Ananta mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara pengajuan kredit baru untuk pembiayaan KPA Meikarta. BNI akan mengkaji ulang kualitas dan keamanan kredit untuk pembelian properti tersebut.  

“Tidak harus ada satu kebijakan khusus. Kami telah review aspek risikonya. Meikarta dahulu ada perjanjian garansi buyback yaitu membeli kembali kepada kami,ketika nasabah bermasalah pembayarannya” ujar Bob.

Total outstanding KPA pembeli Meikarta di BNI mencapai Rp50 miliar untuk 200-an nasabah. Hingga saat ini KPA Meikarta masih dianggap lancar.

Terus membangun
Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (SMU) Denny Indrayana menyatakan proses pembangunan Meikarta terus berjalan. Segala komitmen yang telah dibuat antara pengembang (MSU) dan pembeli akan tetap berlanjut.

“Kami dapat meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan sesuai dengan komitmen kami kepada pembeli, serta upaya dan kontribusi kami untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Denny.

PT MSU akan bertanggung jawab dan terus berusaha untuk memenuhi kewajiban perusahaan lainnya yang berkaitan dengan Meikarta. (Aya/E-1)