Tak Kenal Lelah Menerangi Seluruh Negeri

RASIO elektrifikasi atau perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga nasional pada Semester I 2018 telah mencapai angka 97,13%. Pada 2019, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 99,9%.

Sejumlah upaya pun dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut.

Setidaknya ada tiga pendekatan yang dilakukan Kementerian ESDM untuk menerangi seluruh Indonesia. Pendekatan tersebut dilakukan di daerah yang belum teraliri listrik atau rasio elektrifikasinya masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional.

Pendekatan pertama elektrifikasi dilakukan terhadap masyarakat perdesaan yang berada jauh di luar sistem kelistrikan. Terhadap kelompok masyarakat tersebut, Kementerian ESDM melistrikinya dengan mengembangkan micro grid-off grid. Cara ini digunakan pemerintah melalui usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 38 Tahun 2016.

Kedua, dengan penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Pembagian LTSHE tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47/2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Ditargetkan hingga 2019 nanti sebanyak 400 ribu LTSHE tersalurkan ke 2.500 desa yang belum teraliri listrik.

Pendekatan ketiga, yang dilakukan Kementerian ESDM untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional ialah dengan ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN (Persero). Metode ini dikembangkan utamanya apabila masyarakat berada di dekat sistem kelistrikan. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi dilakukan untuk mendapatkan beban yang lebih baik.

Selain melalui tiga pendekatan tadi, upaya untuk mencapai target dilakukan melalui sinergi anggaran pemerintah pusat, daerah, dan PLN.

Infrastruktur
Upaya menerangi negeri juga dikebut pemerintah lewat program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt dan infrastruktur pendukungnya. Program itu terus didorong, dikawal, dan dimonitor sehingga saat ini mulai menunjukkan hasil.

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hingga Semester I 2018 mencapai 61,9 gigawatt. Angka ini telah naik 8,4 gigawatt jika dibandingkan dengan akhir 2014 sebesar 53,5 gigawatt.
Hingga saat ini pembangkit yang telah COD/komisioning mencapai 2.614 megawatt, sedangkan sebagian besar telah masuk tahap konstruksi yaitu 17.403 megawatt.

Pemerintah memastikan beroperasinya pembangkit-pembangkit program 35 ribu megawatt ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat dengan reserve margin yang cukup untuk menjaga keandalan sistem.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengupayakan penyediaan listrik ramah energi dengan menginstruksikan kepada PLN untuk menurunkan share BBM seminimal mungkin dan mendorong porsi EBT sebesar mungkin, tapi tetap memperhatikan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit yang kompetitif.

Sampai dengan semester I 2018, porsi BBM masih cukup tinggi, yaitu 6,18%. Namun, diharapkan pada 2019 bisa terus menurun mencapai 4,03%.

Selain penyediaan listrik dengan kapasitas cukup, kualitas  baik dan ramah lingkungan, hal yang tidak kalah penting ialah harga listrik yang terjangkau. Guna memastikan harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat, pemerintah telah menginstruksikan kepada PLN untuk terus melakukan efisiensi guna menurunkan biaya penyediaan tenaga listrik.

Kementerian ESDM juga sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan harga listrik, seperti melalui penetapan harga pembelian listrik, melalui PLTU dan pembangkit EBT, serta menetapkan harga jual gas dan batu bara untuk pembangkit listrik.

Pada 2017, pemerintah telah mengesahkan biaya pokok penyediaan (BPP) sebesar 7,66 sen/kWh. BPP pembangkitan setempat yang paling tinggi ada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk itu pemerintah mendorong investor ketenagalistrikan untuk lebih fokus menggarap daerah-daerah tersebut, khususnya untuk mengembangkan pembangkit EBT sehingga harga listrik dapat lebih kompetitif.

Upaya menekan harga listrik tersebut bukan hanya ditujukan pada kalangan rumah tangga saja, tapi juga bagi kalangan industri agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing.

Sementara itu, Pemerintah bersama DPR-RI telah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) untuk PLN sebesar Rp6,5 triliun pada 2019. Diharapkan bantuan pasang baru masyarakat miskin daya 450 VA menjadi salah satu dari kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya PMN ini. Pemerintah pun akan mulai memberikan subsidi pada 2019 kepada pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM). (Gnr/S1-25)