SKK Migas Usulkan Model Baru Bagi Hasil Hulu Migas

Yang nantinya akan membedakan Gross PSC dengan PSC saat ini adalah dihapusnya cost recovery dan First Tranche Petroleum (FTP).

FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun, yang dapat diambil dan diterima oleh badan pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi.

"Kalau gross PSC nantinya di split dari net gross. Yang penting negara dapat 50%, sisanya terserah KKKS bagaimana ingin membelanjakan itu. Itu sistem gross PSC," lanjutnya.

Gde menambahkan, mekanisme gross PSC tidak akan membuat sistem PSC yang berlaku saat ini dihilangkan, tidak pula digantikan dengan sistem tax and royalty yang bertentangan dengan konstitusi.

Seperti diketahui, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara. Sedangkan dalam sistem tax and royalty, setiap produksi migas yang dihasilkan langsung dibagi ke negara dan kontraktor dengan porsi yang disepakati sebelumnya tanpa adanya pengawasan.

"Sebetulnya sub kontrak yang kita lakukan sekarang itu kombinasi antara royalty dan PSC. Di dalam PSC, dikenal ada FTP yang besarnya 10%-20%. Itu dibagikan dengan KKKS dan pemerintah," kata Gde.

Dengan dihapusnya dua komponen itu, menurut Gde, penerimaan negara akan lebih terjaga karena negara tidak perlu membayar cost recovery kepada para KKKS. "Apalagi untuk lapangan-lapangan non konvensional," pungkasnya. (Jes/E-2)