UKM Terbantu dengan Penurunan Tarif Pajak

KEBIJAKAN pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% akan menambah ruang pelaku UKM untuk berkembang.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan kebijakan itu telah dinanti lama oleh para pelaku IKM dalam negeri. Pemotongan setengah dari beban pajak penghasilan akan menambah ruang pelaku UKM untuk mengembangkan bisnis.

"Sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan operasional," tuturnya di Jakarta melalui rilis yang diterima kemarin.

Pemangkasan PPh bagi UKM itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan PPh final sebesar 0,5% berlaku bagi usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018 sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Gati berharap implementasi kebijakan itu berdampak pada peningkatan kontribusi IKM dalam perekonomian nasional, juga penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja. Kebijakan pengurangan PPh itu diperlukan di tengah gejolak perekonomian beberapa waktu terakhir.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga berharap agar penurunan beban pajak UKM dapat dipergunakan untuk mendoorong ekspansi usaha mereka.

"Harapan kami dengan PPh final ada sisa uang dari keuntungan yang bisa dipakai untuk ekspansi usaha sehingga UMKM bisa berkembang naik ke level atas," kata Presiden Jokowi.

Corporate Secretary BNI Kir-yanto menuturkan BNI telah siap menjadi bank persepsi yang membantu pemerintah dalam menampung pembayaran perpajak-an UMKM pascapenurunan tarif.

"Sejak 2014 hingga saat ini. Selama itu, BNI telah melayani lebih dari 2,7 juta transaksi pembayaran PPh final UMKM, dengan nilai pajak yang ditampung lebih dari Rp1,78 triliun," ungkap Kiryanto.