Kebijakan Pemerintah Mesti Berpihak kepada Rakyat

SISTEM ekonomi Pancasila tidak perlu lagi diperdebatkan selama para penyenggara negara menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut. "Jadi, kita bukan mencari sistemnya dulu, melainkan mulai menggali dari penyelenggara negara yang Pancasilais. Nanti otomatis sistem akan mengikuti," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo yang menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Memantapkan Dasar Keilmuan Ekonomi Pancasila di Universitas Pancasila, Jakarta, kemarin.

Menurut Siswono akan percuma jika pemerintah berupaya menciptakan sistem ekonomi berbasis Pancasila, sementara para penyelenggara negara tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Terkait dengan pemerintahan saat ini, ia menilai Presiden Joko Widodo sudah berjiwa Pancasilais. Hal itu terlihat dari begitu banyak kebijakan yang dibuat demi mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seperti penerapan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. "Dulu di kampung saya, di Mahakam, 1 liter premium itu Rp30 ribu. Bahkan di Wamena Rp100 ribu per liter. Presiden Jokowi mengubah itu. BBM dijadikan satu harga. Itu adalah kebijakan yang berorientasi pada rakyat," tutur pria yang pernah menjabat sebagai menteri transmigrasi, permukiman, dan perambah hutan tersebut.

Siswono mengatakan kajian ideal ekonomi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi dan politik internasional yang bergerak cepat dan menyebabkan banyak negara mengubah landasan mereka.

"Amerika Serikat sekarang jadi sangat proteksionis, bertentangan dengan liberalisme yang mereka anut. Tiongkok kini menerapkan liberal kapitalisme, bertentangan dengan paham komunis mereka. Itu semua dilakukan demi kepentingan nasional tiap-tiap negara," terangnya.