Bappenas Siapkan Pembiayaan EBT

GUNA mengatasi salah satu kendala pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terutama di bidang dana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun skema pembiayaan pengembangan pembangkit listrik EBT dengan biaya rendah (low cost financing).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan skema low cost financing yang dirancang timnya akan mencampuradukkan lembaga komersial dengan lembaga nonkomersial. Selama ini pembiayaan pengembang selalu berurusan dengan perbankan atau lembaga komersial.

"Ini kita bikin low cost financing, maka dicampur dengan yang nonkomersial," kata Bambang dalam diskusi di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jika melibatkan perbankan, pasti akan meminta bunga tinggi. Namun, dengan skema low cost financing yang mencampurkan dengan lembaga nonkomersial, pengembang akan mendapatkan bunga yang lebih rendah.

Bappenas kini sedang menyusun skema dengan mencampurkan antara pembiayaan investasi nonanggaran (PINA) dan international credit finance and trade (ICTF).

Energi bambu

Pemerintah memang tengah giat mendorong besaran baur-an energi baru terbarukan yang saat ini baru 8%. Jumlah itu masih kecil jika dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah bahwa yang porsi EBT pada pada 2025 harus mencapai 23%. Salah satu EBT yang didorong ialah pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM) energi bambu yang sudah ada contohnya di Mentawai, Sumatra Barat.

"Kebetulan sudah ada pilotnya di Mentawai, itu besarannya baru di tiga desa, kita akan replikasi di desa-desa lain di sekitar situ dan nantinya di seluruh Indonesia, terutama untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujar CEO PINA (Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah) Ekoputro Adijayanto dalam diskusi tersebut.

Pilihan mereplikasi PLTMB energi bambu itu, kata Eko, karena bisa meningkatkan ekonomi masyarakat daerah itu. Masyarakat bisa ikut menanam bambu dan menjualnya ke pembangkit listrik. "Karena kan bambu ditanam di seluruh Indonesia bisa," tukasnya.

Selain itu, PLTMB energi bambu juga lebih efisien ketimbang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTMB, kata Eko, lebih hemat 30% ketimbang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sedangkan PLTS hanya hemat 7%.

Soal pembiayaan, PINA akan memfasilitasi dengan mencari pendanaan secara komersial dan digabung dengan pembiayaan nonkomersial seperti hibah. Namun, sebelum itu, PINA akan terlebih dahulu menyusun masterplan dan studi kelayakan pengembangan PLTMB energi bambu agar bisa menarik investor.

Selain Bappenas, PT PLN (persero) juga ikut berperan dengan mengawal realisasi 70 proyek pembangkit listrik berbasis EBT yang telah ditandatangani tahun lalu. Pada 2017, 70 pengembang listrik swasta (independent power producer) telah menjalin kesepakatan kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PLN dalam proyek EBT.

Manajer Senior Divisi EBT PLN Budi Mulyono mengatakan, hingga saat ini, dari 70 perusahaan, 20 telah menyelesaikan pemenuhan pembiayaan (financial close). Sisanya masih terkendala masalah finansial.