Industri Keuangan Diharapkan Mobilisasi Dana untuk Industri Migas

PADA 2-4 Mei 2018 baru saja diselenggarakan Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association ke-42 (The 42nd IPA Convention and Exhibition) di Jakarta Convention Center, Jakarta. Acara yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan itu telah berjalan dengan lancar dan bagus.

IPA Convex 2018 ke-42 itu memberi semangat baru bagi pelaku usaha. Untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi menghadiri hajatan terbesar pemain industri minyak dan gas bumi di Indonesia ini. Sebelumnya, ia selalu diwakili oleh para pembantunya di Kabinet Kerja.

"Kehadiran Presiden RI telah membangkitkan optimisme bahwa perusahaan-perusahaan migas akan bersemangat untuk melakukan eksplorasi dengan skala yang besar. Tujuannya adalah giant discovery. Perusahaan-perusahaan migas, perusahaan servis dan industri pendukung migas akan semakin bersemangat untuk berbisnis di Indonesia," ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Anin Sunaryadi, melalui keterangan tertulis kepada Mediaindonesia.com, Minggu (6/5).

Memang, kehadiran Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi sektor migas terutama di sisi hulunya, termasuk membereskan masalah perizinan yang kerap dikeluhkan pelaku usaha, misalnya memangkas rantai briokrasi yang berbeli-belit. Targetnya, sektor ini semakin menarik untuk investasi.

Bahkan, apabila masih ada masalah perizinan yang mengganjal, Jokowi meminta hal itu dapat dibicarakan di forum IPA tersebut. Jika ada perizinan yang sulit disederhanakan, dia siap menampung secara langsung masukan dari pelaku industri.

"Tolong sampaikan ke menteri. Kalau menteri tak sanggup, sampaikan ke saya," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Anin mengatakan, dengan pernyataan Jokowi tersebut, industri keuangan Indonesia diharapkan bisa memfasilitasi mobilisasi dana untuk industri migas. Selain itu, semua pihak juga diharapkan mendukung dengan mempercepat perizinan, memuluskan pembebasan lahan, meminimalkan pungutan, dan memfasilitasi penyelesaian aspek sosial apabila muncul.  

"Semua itu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya. (RO/OL-1)