Soal Rekaman dengan Dirut PLN, Rini: Saya sudah Lapor Polisi

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak ingin lama-lama memproses hukum penyebar rekaman pembicaraannya dengan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir pada akhir 2016 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Rini mengaku telah membuat laporan pengaduan ke polisi.

"Jadi kemarin (Selasa) saya berikan kuasa untuk pengaduan dan pelaporan kepada Polisi. Sekarang sudah diserahkan kepada polisi prosesnya, kita menunggu saja secara hukum hasil dari penyidikan polisi," ujar Rini seusai meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di Jakarta, Rabu (2/5).

Sebelumnya, melalui keterangan resmi Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan adanya percakapan antara Menteri Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut. Namun percakapan keduanya yang beredar di media sosial telah dipotong.

Adapun proyek penyediaan energi yang dimaksud akhirnya tidak terealisasi karena dianggap belum meyakinkan dapat memberi keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini isi percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan Basir dalam rekaman bukan membahas soal fee.

"Saya tahu betul itu bukan soal fee. Itu hanya soal bagaimana public private partnershipdikelola dengan baik," kata JK, Senin (30/4) lalu.

JK menyebut proyek yang dimaksud adalah pembangunan terminal penerimaan gas alam cair (LNG) di Bojonegara, Serang, Banten. Proyek tersebut digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM) milik Kalla Group, perusahaan keluarga JK. (OL-1)