Perpres Komite Industri Nasional Masih Digodok

PEMERINTAH masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pembentukan Komite Industri Nasional (Kinas) dalam upaya kesiapan mengimplementasikan perkembangan revolusi industri keempat atau Industry 4.0

Plt Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait substansi dari Perpres tersebut.

"Kami masih koordinasi dengan teman-teman Kemenperin," ujar Elen saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (18/4).

Salah satu substansi yang masih dibahas, lanjut Elen, yakni terkait struktur keanggotaan Kinas. Apakah seluruhnya berasal dari pemerintahan atau terdapat perwakilan dari luar pemerintahan.

"Untuk struktur masih dibahas di teknis," tukasnya.

Meski demikian, Elen menyebut Perpres Kinas diharapkan bisa selesai pada bulan ini. Sehingga Kinas nantinya bisa segera bekerja sesuai road map Making Indonesia 4.0.

"Kemenperin berharap bisa bulan ini selesai," sebutnya.

Senada, Sekjen Kemenperin Haris Munandar menyebut Perpres Kinas masih dalam tahap penyusunan. Setelah itu, baru diajukan ke Presiden untuk kemudian diterbitkan.

"Jadi belum ada tanggal pasti (kapan diterbitkan) karena sedang dalam proses penyusunan," ucapnya.

Diketahui sebelumnya Menperin Airlangga Hartarto mengatakan Kinas diperlukan untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi penyelarasan di antara kementerian dan lembaga terkait dengan para pelaku industri dalam negeri sesuai peta jalan revolusi industri ke-4.

"Jadi memang dibutuhkan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi," kata Airlangga beberapa waktu lalu.

Peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan pada 4 April itu merupakan kesiapan Indonesia dalam menyongsong era industri digital hingga tahun 2030.

Dengan menerapkan Industry 4.0, Airlangga optimistis target besar nasional dapat tercapai. Target itu secara garis besar, antara lain membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030, mengembalikan angka ekspor neto industri sebesar 10%, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja.

Target lainnya, adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25% dan adanya tambahan lapangan pekerjaan serta pengalokasian 2% dari PDB untuk aktivitas R&D teknologi dan inovasi atau naik tujuh kali lipat dari saat ini. (OL-2)