Waskita Hanya Pasang Girder Sampai Pukul 17.00 WIB

PT Waskita Karya Tbk untuk sementara memutuskan bahwa untuk pemasangan girder nonstandar dengan panjang di atas 40 meter hanya akan dilakukan sampai pada pukul 17.00 WIB. Hal itu menyusul evaluasi dari pemerintah berupa penghentian sementara pekerjaan konstruksi berisiko tinggi terutama pekerjaan konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak Selasa (20/2).

"Kita akan pasang girder nonstandar hanya sampai pukul 17.00 WIB saja," kata Direktur Operasional II PT Waskita Karya Tbk, Nyoman Wirya Adnyana dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (22/2).

Diskusi tersebut juga dihadiri Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri.

Girder adalah sebuah balok di antara dua penyangga dapat berupa pier ataupun abutment pada suatu jembatan atau jalan layang (fly over).
Umumnya girder merupakan balok baja dengan profil I, namun girder juga dapat berbentuk kotak/boks (box girder), atau bentuk lainnya.

Menurut Nyoman, secara umum girder terbagi dua yakni standar dengan panjang maksimal 40 meter dan nonstandar di atas 40 meter.

Nyoman juga menyebut, dari sejumlah proyek infrastruktur jalan tol yang ditangani perseroan dan tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini
sepanjang 1.300 kilometer dengan perkiraan girder yang harus terpasang sekitar 13.000 dan baru terpasang sekitar 7.000.

Terkait dengan kejadian pada Senin (21/2) dini hari di Tol Becakayu, Nyoman mengaku, memang dalam pemasangan girder banyak hal yang harus diperhitungkan, misalnya kecepatan angin, gerakan crane harus seimbang, titik duduk girder harus diapit dan lainnya.

"Segala yang terkait dengan aspek dan faktor safety harus diperhitungkan," katanya.

Saat didesak kemungkinan penyebab kejadian tersebut karena lebih dominan aspek pekerja atau teknis, Nyoman mengaku, itu kewenangan dari Komite Keselamatan Konstruksi.

"Sekarang masih dalam proses investigasi dan evaluasi oleh KKK," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri sebelumnya memperkirakan penghentian sementara pekerjaan konstruksi berisiko tinggi terutama pekerjaan konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya akan berlangsung selama dua pekan.

"Maksimal dua pekan, jika memungkinkan lebih cepat lebih baik dan itu tak mempengaruhi target pembangunan infrastruktur," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin dalam kesempatan yang sama.

Menurut Syarief yang juga Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK), proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen sejumlah proyek akan dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur Sabtu dan Minggu.

"Jika sudah memenuhi syarat, langsung bisa dirilis dan disetujui untuk diteruskan, seperti proyek Jembatan Holtekam Papua, sehari setelah dihentikan, sudah bisa diteruskan," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah bukanlah moratorium tetapi penghentian sementara terhadap pekerjaan konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penghentian sementara, kata Syarief, dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi mulai dari desain, prosedur operasi standar (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan.

"Untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, rigid pavement, pembersihan lapangan dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan," katanya.

Syarief juga memastikan bahwa terdapat delapan kriteria pekerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem hanging scaffolding, balance cantilever precast/in situ, launcher beam/frame, pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari lima, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari empat dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.

Oleh karena itu, katanya, kepada para pemilik proyek yang dihentikan itu, diminta untuk aktif melaporkan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk memenuhi kriteria dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke lapangan.

"Kami memiliki 70 orang anggota KKK yang bertugas melakukan pengecekan ke lapangan. Evaluasi tidak dilakukan bersamaan tergantung pemilik proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi," katanya.

Evaluasi Penyegaran Menurut Syarief Burhanuddin, evaluasi tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan, namun dengan evaluasi
meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi.

"Di sinilah diperlukan kehati-hatian. Jangan kita ingin cepat namun pada akhirnya menjadi lebih lama karena adanya kejadian kecelakaan konstruksi," jelasnya.

Syarief Burhanuddin menambahkan para pekerja bisa saja berkurang disiplinnya karena sudah ratusan kali melakukan pekerjaan serupa.
Oleh karenanya, kata dia, penghentian sementara menjadi waktu bagi penyegaran, perbaikan suasana kerja dan peningkatan kompetensi melalui adanya pembekalan kembali mengenai keamanan dan keselamatan konstruksi.

Dia juga memastikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu, dari kejadian ke kejadian berikutnya dan pihaknya berharap kejadian kecelakaan konstruksi tidak terjadi lagi.

"Pekerjaan konstruksi infrastruktur di Indonesia tetap dengan tiga shift kerja yakni tiga kali delapan jam," katanya. (OL-6)