Sering Revisi DIPA, Anggaran akan Dipotong

MENTERI Keuangan Sri Mulyani tidak bisa lagi menoleransi kebiasan buruk satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga (K/L) yang sering melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Di 2017, ada revisi 54 ribu DIPA dari 26 ribu satker dari seluruh K/L. Hal itu menandakan tidak adanya perencanaan yang baik saat menyusun lembaga. Satker hanya berpedoman untuk mengajukan besaran anggaran terlebih dahulu, baru memikirkan penggunaannya kemudian.

"Narasinya adalah waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apanya. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Artinya kita tidak menghormati uang yang dikumpulkan dari rakyat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran K/L 2018, kemarin.

Padahal saat ini pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan pengelolaan anggaran agar tercapai tujuan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Apabila perilaku lama seperti itu dipertahankan, dikhawatirkan belanja yang semakin besar dalam APBN mengalami stagnasi karena tujuan yang diinginkan tidak tercapai.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani akan membuat langkah terobosan guna menggenjot satker lebih meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan menerapkan hukuman bagi satker yang kerap melakukan revisi DIPA dalam 10 tahun terakhir. Hukumannya ialah mengurangi atau tidak memberikan lagi alokasi anggaran.

"Fair, kan? Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? Bener nggak? Jadi itu keputusannya," tegasnya.

Berdasarkan evaluasi yang telah ada sejauh ini, lanjut dia, desain anggaran dari K/L ma yoritas menempatkan kegiatan utama dengan porsi cukup minim. Sisanya dipenuhi kegiatan penunjang.

"Misalnya saya akan buat kegiatan ongkosnya Rp2 miliar. Yang betul-betul untuk event-nya barangkali cuma Rp500 juta. Selebihnya Rp1,5 miliar untuk rapat atau konsinyering. Padahal uang itu bisa dipergunakan untuk menyekolahkan anak-anak atau menaikkan gizi di wilayah yang membutuhkan," tandasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berpendapat bahwa kementerian/lembaga belum menjalankan dengan betul konsep value for money yang mencerminkan efektivitas anggaran. (Tes/E-1)