Reformasi Ekonomi butuh Langkah Strategis

INDONESIA dianggap berhasil mereformasi ekonomi, terutama di bidang deregulasi dan liberalisasi perdagangan pada era-80-an. Namun, proses reformasi ekonomi lainnya berjalan sangat lamban, terutama di bidang birokrasi dan perbaikan layanan publik. Menurut mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Indonesia adalah negara demokrasi yang relatif muda dan dihuni jumlah populasi yang besar. Indonesia juga memiliki dinamika politik yang dinamis dan kelompok kepentingan khusus yang kuat. "Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami sistem politik di Indonesia sebelum mempelajari reformasi ekonominya," ujarnya saat berpidato selaku tamu kehormatan di Asia Liberty Forum 2018 di Jakarta, Sabtu (10/2).

Asia Liberty Forum adalah forum internasional yang digagas Atlas Network, sebuah lembaga kajian yang berasal dari Amerika Serikat dan terhubung dengan lembaga serupa di sejumlah negara. Di Indonesia, lanjut Chatib, presiden dan anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Negara ini juga menggunakan sistem presidensial multipartai yang menyebabkan partai-partai yang punya suara mayoritas memiliki suara dalam pengambilan kebijakan.

"Kekuatan presiden jadi terbatas karena harus berkompromi dengan partai-partai untuk memutuskan sebuah kebijakan. Hal ini juga berlaku saat presiden akan menerapkan undang-undang."

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu juga menyebut saat sebuah krisis melanda, para politikus memberi teknokrat ruang dan dukungan untuk memperbaiki kondisi. Tapi saat ekonomi membaik, politisi enggan mengorbankan modal politik mereka dengan mengadopsi kebijakan yang tidak populer meski penting dalam jangka panjang.

Menurutnya, jika reformasi hanya dapat dilakukan dengan mengubah pengaturan politik dan kelembagaan, Indonesia harus menunggu terlalu lama agar semua institusi siap. "Karena itu, reformasi bisa dimulai dengan sesuatu yang sederhana dan berada dalam kendali kita, tapi memiliki efek besar. Pada akhirnya reformasi adalah sebuah seni dalam implementasi kebijakan," jelasnya.