Pesan Ojek Kini Bisa sambil Belanja

ERA ekonomi digital yang ditopang teknologi berbasis internet membutuhkan inovasi dan kecepatan dari pelaku bisnis untuk mengantisipasinya. Hal itulah yang mendasari kerja sama antara Uber dan Tokopedia. Dua perusahaan raksasa berbasis teknologi itu, kemarin, secara resmi mengumumkan kerja sama integrasi layanan tumpangan langsung dan transaksi gift card melalui platform Tokopedia. Dengan jalinan kemitraan itu, pengguna Tokopedia dapat memesan layanan Uber dan membayar melalui Toko Cash yang merupakan bagian dari platform teknologi finansial milik Tokopedia.

General Manager Uber untuk Kawasan Asia Tenggara dan Utara, Chan Park, tertarik bekerja sama dengan Tokopedia karena sifatnya yang sangat instrumental. Ia melihat perusahaan marketplace tersebut memiliki banyak inovasi dan kerap memberikan pilihan-pilihan baru dan kesempatan ekonomi bagi jutaan pelanggan di Indonesia. “Penting bagi kami untuk berasosiasi dengan brand yang hebat. Itu nilai tersendiri. Terlebih kami memiliki visi yang sama untuk memudahkan berbagai kegiatan masyarakat saat ini,” ujar Chan.
Sinergi itu, ungkapnya, merupakan strategi untuk memperluas jaringan di Tanah Air. Hingga saat ini Uber telah beroperasi di 34 kota di 7 provinsi di Indonesia dan berkomitmen untuk terus menambah jumlah cakupan usaha mereka. “Namun, ekspansi bukan hanya menambah kota, melainkan juga mencari cara baru untuk menyediakan pelayanan bagi pengguna. Kami ingin menggapai sebanyak mungkin konsumen di Indonesia,” tuturnya.

Chief of Staff Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan bergabungnya Uber diharapkan dapat membantu mendongkrak kinerja perusahaan. Namun, yang terpenting baginya ialah para pengguna aplikasi Tokopedia dapat terbantu dengan kerja sama yang baru saja diresmikan itu. “Kini mereka bisa belanja dan memesan kendaraan di dalam platform yang sama. Tidak perlu mengunduh terlalu banyak aplikasi,” jelasnya.

Perlunya inovasi dan berbenah juga mendasari PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI) Persero Tbk untuk menjawab berbagai tantangan, terutama menghadapi munculnya berbagai perusahaan teknologi finansial. Mereka bahkan berencana mengakuisisi perusahaan fintech yang sudah ada. “Cost lebih mahal pasti, tapi risiko kegagalan sudah kami minimalkan,” ujar Direktur Bisnis Menengah BNI, Putrama Wahyu Setyawan, di Jakarta, Rabu (8/11). Namun, wahyu belum menyebut perusahaan mana yang bakal diakuisisi.

Otoritas khusus
Perkembangan ekonomi digital yang berkembang pesat sayangnya lambat direspons pemerintah. “Meski saya yakin mereka punya niat, cara mendukung dan formula regulasinya seperti apa masih sulit diputuskan,” ujar peneliti perilaku konsumen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bernardinus M Purwanto.

Dia menyarankan perlu ada badan atau otoritas tertentu yang fokus mengamati perilaku penggunaan teknologi dan regulasi yang dibutuhkan karena tiap aturan memiliki banyak kepentingan. Dia mencontohkan transportasi daring yang beririsan antara Kemenkominfo dan Kemenhub, juga berbagai bisnis perdagangan via media sosial, yang wewenangnya ada di bawah Kemenkominfo dan Kementerian Keuangan terkait dengan pajak. Otoritas khusus itu, kata dia, harus powerful dan mampu mengoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai sektor bisnis digital.” (Try/E-2)