Perlu Langkah Bijak Hindari PHK

PERKEMBANGAN teknologi yang telah merambah dunia bisnis dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Namun, kekhawatiran itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan persiapan yang matang dari perusahaan.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali memberi contoh yang dilakukan PT Jasa Marga Tbk. Penerapan sistem elektronifikasi yang mengharuskan penggunaan transaksi nontunai di gerbang tol, kata dia, tidak lantas membuat ribuan pegawai gardu tol dirumahkan. Pihak jasa Marga telah menyiapkan sejumlah langkah dengan program alih profesi. "Apa yang dilakukan Jasa Marga ini menjadi teladan sehingga yang lain terinspirasi. Jadi ini langkah yang baik untuk menyiapkan petugas untuk alih profesi," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Direktur Sumber Daya manusia (SDM) dan Umum PT Jasa Marga Kushartanto Koeswiranto mengatakan program elektro-nifikasi di gerbang tol yang akan diterapkan pada 31 Oktober 2017 mendatang memang secara langsung berdampak pada 1.300 petugas gardu tol.

Akan tetapi, kata dia, Jasa Marga berkomitmen tidak merumahkan karyawan dan menyiapkan program alih profesi. Program tersebut memberi kesempatan kepada petugas gardu tol untuk menambah pengalaman baru yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka.

Kushartanto menyebut ada dua pilihan alih profesi yang ditawarkan, yakni dialihkan ke unit kerja lain dan anak perusahaan, atau alih profesi menjadi wirausaha dengan bimbingan Jasa Marga. "Kami memberikan pilihan karena kami berkomitmen tidak ada PHK," tegasnya.

Menurut Rhenald, komitmen Jasa Marga juga harus dilakukan perusahan lain yang berpotensi terkena dampak teknologi seperti ritel dan perbankan. "Jika perusahaan tidak menyiapkan perubahan itu sejak dini, ketakutan terhadap laporan PBB yang menyebut 2 miliar penduduk akan kehilangan relevansi di dunia kerja dan berujung pada pengangguran akan menjadi nyata."

Kurangi macet

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wahyudi Mandala Putra menyebut, hingga saat ini secara nasional elektronifikasi di gerbang tol telah mencapai 72%. Adapun untuk pene-trasi nontunai secara nasional sudah mencapai 91%. "Untuk Jabodetabek penetrasi sudah 94%, di luar Jabodetabek sudah 86%, dan luar Jawa 73%," sebutnya.

Direktur Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Keuangan Inklusif BI Pungky Wibowo mengatakan, setelah elektronifikasi pembayaran tol, selanjutnya BI akan menyasar integrasi kartu antarmoda transportasi yang akan dimulai di Jabodetabek. Jadi, nanti cukup satu kartu yang bisa digunakan untuk membayar di semua moda transportasi seperti DAMRI, LRT, MRT, dan KRL.

Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai adanya elektronifikasi tol mampu menekan secara signifikan angka kemacetan di jalan sebab jika membayar tunai akan butuh waktu selama 7-8 detik, sedangkan dengan uang elektronik hanya butuh 2-3 detik.

"Karena memang ada kebiasaan masyarakat yang menjadikan loket sebagai tempat tukar uang receh, yang itu menyebabkan kemacetan," ucapnya. (E-2)