Presiden Minta Tarif PNBP tidak Memberatkan

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memanggil beberapa menteri untuk membahas penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Mereka ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Sri Mulyani mengatakan Presiden meminta tarif badan layanan umum (BLU), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, jangan sampai membebani masyarakat. "Oleh karena itu, penetapan tarif para instansi K/L yang menetapkan penerimaan tarif dari PNBP harus dilakukan secara hati-hati, harus mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat," ujarnya seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8).

Namun demikian, Presiden juga meminta BLU mempertimbangkan sisi efisensi dan kemampuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, PNPB sebagai bentuk penerimaan anggaran negara juga bisa dinikmati pelayananannya secara maksimal oleh masyarakat. "Kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik itu yang paling penting. Jadi, jangan sampai PNBP itu menjadi satu bentuk penerimaan negara yang tidak mempunyai dasar yang baik," tandasnya. Khusus pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, Presiden menginstruksikan agar setiap kenaikan biaya harus diukur secara cermat dengan menghitung biaya operasional.

"Jangan terjadi lagi pengusulan tarif yang tidak jelas dari sisi apa yang jadi faktor kenaikan tersebut," ujarnya. Pemerintah memang perlu berhati-hati menetapkan tarif layanan yang menjadi objek PNBP. Pada awal tahun ini, publik sempat dikejutkan adanya kenaikan 100% hingga 350% pada biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Arcandra mengemukakan bahwa dari target PNBP ESDM sebesar Rp104 triliun, hingga Agustus sudah mencapai 60%. Untuk mengejar target 100%, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama meminta mereka menaikkan produksi.