Presiden: Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan

PRESIDEN Jokowi menegaskan jika pembangunan infrastruktur yang gencar dalam era pemerintahannya ditujukan untuk pemerataan ekonomi. Pasalnya pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di kota-kota besat namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.

"Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia," ujar Jokowi dalam sidang bersama DPR/DPD di Komplek MPR/DPR/DPD di Jakarta, Rabu (16/8).

Upaya pemerintah dalam pembangunan pun telah membuahkan hasil. Dalam tiga tahun itu, kata Jokowi, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun yakni dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.

"Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414," jelasnya.

Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga terkendali yakni di tingkat 2,6% dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017 menjelang bulan puasa, tercatat inflasi Indonesia hanya sebesar 0,39%.

"Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Jokowi menyebutkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah berkomitmen dengan meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Semisal melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.

"Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada 2017 ini besarnya Rp60 trilliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa," ucapnya.

Dalam mendukung pemerataan tersebut, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92% pada bulan Maret 2017. Adapu salah satu desa yakni Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur telah bisa menikmati listrik setelah 72 tahun merdeka.

Pemerintah pun terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS) sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dapat mengakses telepon dan informasi.

Pemerataan yang berkeadilan juga dilakukan dengan memberikan BBM satu harga di Papua. Sebelumnya masyarakat Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal dengan harga yang berpuluh-puluh kali lipat dibanding dengan harga BBM Jawa atau Sumatera.

"Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia," tegasnya.

Namun Jokowi masih kecewa dengan sertifikasi lahan untuk rakyat yang tidak kunjung selesai meski Indonesia sudah 72 tahun merdeka. Hal itu berakibat terjadinya sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah.

"Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang," ucapnya.

Pemerintah pun tengah menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Adapun pemerintah juga tengah menjalankan Program Perhutanan Sosial sehingga 40% masyarakat terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.

"Pemerintah juga terus melanjutkan program-program kerakyatan utamanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," jelasnya.

Fokus untuk bisa menjangkau 40% masyarakat lapisan terbawah itu dilakukan melalui reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan nontunai.

Keberpihakan kepada 40% masyarakat terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat. (OL-6)