Proyek Strategis Nasional Dipercepat

PEMERINTAH berupaya menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Dari ratusan proyek itu, 37 di antaranya masuk proyek prioritas dengan nilai investasi Rp2.490 triliun.

Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Bidang Perekonomian Wahyu Utama mengatakan proyek prioritas itu didasari sejumlah kriteria, di antaranya sudah sesuai dengan Perpres Komite Percepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), bermanfaat secara perekonomian atau finansial, serta memberikan dampak partisipasi swasta lebih besar.

Beberapa proyek strategis itu antara lain sektor minyak dan gas bumi (migas), misalnya proyek Lapangan Gas Abadi Masela, proyek Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung-Biru, dan proyek laut dalam (Indonesian deepwater development/IDD).

Wahyu mengungkapkan masuknya beberapa proyek migas sebagai proyek prioritas baru itu tidak lepas dari atensi pemerintah terhadap kondisi cadangan energi yang terus menurun.

"Makanya perlu kita dorong kepentingan proyek migas," jelasnya kepada wartawan, Kamis (6/7).

Untuk diketahui, melalui Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), ada 15 sektor yang bakal digarap untuk PSN.

Perinciannya ialah 245 proyek, program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang.

Total nilai investasinya sebesar Rp4.197 triliun.

Dari jumlah itu, sektor energi memerlukan nilai investasi terbesar, yakni Rp1.242 triliun.

Terkait dengan perkembangan sejumlah PSN itu, kata Wahyu, hingga per Juni 2017 sebanyak 5 proyek (2%) dalam tahap penyelesaian akhir, sementara 130 proyek (53%) dalam tahap konstruksi, sedangkan lainnya dalam tahap transaksi dan penyiapan.

"Mungkin keseluruhan proyek tidak bisa selesai 2019 karena prosesnya panjang seperti penyiapan lahan. Cuma, kami targetkan konstruksi sudah jalan paling lambat 2018," ujarnya.

Untuk mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur itu, pemerintah punya sejumlah rencana kebijakan.

Salah satunya, kata Wahyu, adanya usul skema pendayagunaan aset pemerintah untuk monetisasi aset infrastruktur yang telah ada.

Dengan monetisasi aset, pemerintah dapat memperoleh ekuitas baru untuk pembiayaan infrastruktur baru (greenfield). (Tes/E-2)