Kembalikan Muruah Kemandirian BPK

PEMERINTAH dan seluruh pihak harus terlibat untuk bisa memgembalikan muruah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lembaga yang mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan.

Koordinator Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, menyatakan BPK saat ini masih dibayang-bayangi politik kepentingan. Penyebabnya pimpinan BPK saat ini pun merupakan mantan kader partai politik.

"BPK belum bisa mandiri. Tidak seperti dulu karena ada mantan politisi di sana. Padahal seharusnya BPK mandiri," kata Firdaus dalam diskusi di sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Terkuaknya jual beli opini hasil audit laporan keuangan pun menjadikan hasil audit itu tak lagi memiliki makna. Menurut data ICW, jumlah WTP lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang meningkat cukup banyak dari 2015 64,1% menjadi 84,1% di 2016 pun patut dipertanyakan. Apalagi BPK tak pernah terbuka terhadap proses auditnya.

"Kita jadi bertanya-tanya apa benar sebagian besar opini WTP itu benar, karena pengelolaan keuangan yang sudah baik atau karena suap. Mungkin jual beli WTP yang baru terkuak ini hanya sebagian kecil dari yang pernah terjadi," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan auditor, Leonardus Eko Nugroho menyebut opini laporan keuangan dari BPK memang sangat penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bagi lembaga pemerintah pusat, Leo mengungkapkan peran opini bisa mendongkrak poin yang berujung pada kenaikan numerasi insentif pegawai. Sementara bagi daerah, opini laporan keuangan bisa mendongkrak jumlah dana alokasi umum (DAU) yang digulirkan Kementerian Keuangan setiap tahunnya.

"Untuk itu tawar menawar opini sebenarnya wajar jika terjadi. Tapi tawar menawar itu bisa langgeng jika ada keinginan dua belah pihak yang bertemu. Kalau hanya sebelah pihak yang berniat, suap tidak akan pernah terjadi," ungkapnya.

Peneliti dari Indonesia Budget Center, Roy Salam pun menuturkan kinerja BPK harus segera diperbaiki. Sebab, audit merupakan satu hal yang sangat penting tak hanya dari persoalan administrasi. Audit juga harus dilihat dari azas ketermanfaatan anggaran bagi masyarakat.

"Value of money yang kini harus dilihat. Bagaimana audit itu bisa mencerminkan juga seberapa besar anggaran sudah dikelola sebesar-besarnya untuk masyarakat," pungkasnya. (X-12)