Pemerintah Dorong Energi Berkeadilan

PERSOALAN kelistrikan di Tanah Air masih dibayangi disparitas rasio elektrifikasi antarwilayah. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi di Papua saat ini baru berkisar 31%.

Padahal rata-rata rasio elektrifikasi wilayah di Pulau Jawa sudah di atas 90%. Selain meningkatkan pemerataan rasio elektrifikasi, keandalan sistem ketenagalistrikan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Karena itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen merealisasikan megaproyek 35 ribu megawatt (Mw). Upaya itu dilakukan untuk menggapai rasio elektrifikasi 97% pada 2019.

“Pemerintah punya dua target dalam sektor kelistrikan. Yang pertama, electricity coverage agar semua masyarakat bisa menikmati akses listrik. Kedua, tarif listrik terjangkau. Kami ingin biaya produksi pembangkit lebih efisien,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Proyek ketenagalistrikan 35 ribu Mw harus terealisasi agar target yang dicanangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tidak bergeser. Saat ini kapasitas terpasang di sistem kelistrikan nasional sebesar 55 ribu Mw. Pada 2025, kapasitas terpasang ditargetkan mencapai 114 ribu Mw dan pada 2050 sudah 430 ribu Mw.

Berdasarkan catatan Perusahaan Listrik Negara (PLN), pelaksanaan proyek tersebut masih berjalan sesuai koridor dengan persentase pengerjaan mencapai 37%.

Pembangkit yang sudah beroperasi (commercial operation date/COD) dengan status digarap PLN dan produsen swasta (independent power producer/IPP) mencapai 700 Mw. Selebihnya masih dalam proses persiapan untuk penandatanganan kontrak (power purchase agreement/PPA) dan pengadaan barang dan jasa.

“Sebagian tender besar hampir 10 ribu Mw sudah on progress. Tahap EPC (engineering, procurement, and construction) juga sedang berjalan. Jadi, tidak ada yang mengkhawatirkan,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basyir.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) dalam mewujudkan keadilan sosial lantaran tingginya disparitas harga BBM di sejumlah wilayah. Program itu dijalankan untuk menyediakan BBM bersubsidi jenis premium dan solar di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. (Tes/O2)