Jamin Ketersediaan Lahan, Pemerintah Siapkan Perpres Bank Tanah

GUNA menyediakan lahan untuk proyek-proyek pemerintah termasuk penyediaan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan membentuk badan pengelola bank tanah. Badan layanan umum tersebut didirikan menyusul semakin sulitnya penyediaan tanah bagi proyek-proyek pemerintah karena harga tanah melonjak drastis.

"Sulit membangun apartemen di sebuah kota dengan harga terjangkau. Makin lama harga makin mahal," kata tenaga ahli Menteri ATR Himawan Arif Sugoto di sela-sela acara Property & Mortgage Summit 2017 di Jakarta, Selasa (16/5)

Menurut Himawan, selama ini harga tanah meningkat tajam karena dilepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Naiknya harga tanah juga menyebabkan harga rumah juga terus meningkat.

"Karena itu, backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat) terus menerus tidak teratasi," ujarnya.

Untuk membentuk badan pengelola bank tanah itu, Peraturan Presiden tengah disiapkan oleh Kementerian ATR. Rencananya, rancangan Perpres itu akan dipresentasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dua pekan ke depan.

"Kami harapkan tiga bulan setelah submit ke Menko (diterbitkan). Nantinya, badan pengelola bank tanah akan menjadi land keeper, land purchaser, dan land distributor. Tata kelolanya adalah badan layanan umum," kata Himawan.

Meski tidak merinci secara pasti berapa potensi tanah yang bisa didata, Himawan mengatakan dengan adanya Bank Tanah bisa menciptakan keadilan kepemilikan tanah bagi masyarakat. Pasalnya, saat ini ada sejumlah pihak yang memiliki tanah dalam jumlah besar.

"Potensinya sebenarnya sangat besar. Nanti maksimalkan peran itu sebanyak mungkin untuk menciptakan keadilan," tandas Himawan. (OL-6)