Ekspansi Panas Bumi Dipercepat

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan lima upaya terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia.

Upaya itu berbeda dengan kebijakan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak menyatakan upaya pertama ialah melaksakanan lelang lima wilayah kerja panas bumi (WKP) pada 2017 di wilayah Indonesia bagian timur dengan pertimbangan harga keekonomian yang masuk dan menarik untuk investor.

"Lima WKP tersebut yaitu Gunung Hamiding, Simbolon Simosir, Oka Ile-Ange, Bora Pulu, dan Gunung Sirung. Kelimanya ditargetkan untuk commercial operationg date (COD) (beroperasi) pada 2024 dan 2025," ujar Yunus dalam situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (19/4).

Kedua, penugasan kepada badan layanan umum dan badan usaha milik negara untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi di daerah-daerah yang harga keekonomiannya belum masuk.

Saat ini, pemerintah telah menugasi PT PLN (persero) untuk melakukan kegiatan pengembangan panas bumi di Atadei, NTT; Songa Wayaua, Maluku Utara; Ciater dan Tangkuban Parahu, Jawa Barat.

"Selain PLN, pemerintah juga memberikan penugasan kepada PT Geo Dipa Energy untuk WKP Candi Umbul Telomoyo dan Gunung Arjuno Welirang," tuturnya.

Upaya ketiga ialah mempersingkat perizinan untuk kemudahan investasi bidang panas bumi.

Saat ini sudah diimplementasikan pelayanan satu pintu untuk investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi investor.

Selanjutnya, kata Yunus, memberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) kepada badan usaha yang memiliki potensi atau tertarik mengembangkan panas bumi di wilayah Indonesia Timur.

Terakhir, implementasi prog-ram pendanaan panas bumi (geothermal fund) untuk menarik minat investor dalam mengembangkan panas bumi pada WKP di wilayah Indonesia Timur.

Program itu dikelola PT SMI dengan melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai steering committee dengan nilai anggaran APBN yang disediakan sebesar Rp3 triliun dan dana dari Bank Dunia dalam bentuk grant sebesar US$55,25 juta.

Saat ini telah ditetapkan tiga area panas bumi yang menerima geothermal fund, yaitu Waisano dan Inelika di NTT serta Jailolo di Maluku Utara.

Selain itu, ditetapkan pula lima WKP untuk eksplorasi dan telah diajukan ke Bank Dunia.

PLTPB di Halmahera

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BPPPD) Halmahera Selatan Daud Djubaedi menyampaikan pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) berkapasitas 2x10 Mw di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut).

PLTPB tersebut akan memanfaatkan potensi panas bumi 140 Mw di wilayah Songa, Pulau Bacan.

"Kementerian ESDM menyampaikan kepada Pemkab Halmahera Selatan bahwa pembangunan PLTPB di Halmahera Selatan akan ditenderkan pada tahun ini," kata Daud di Ternate.

Dia melanjutkan pembangunan PLTPB diharapkan dapat mengatasi keterbatasan energi listrik di Halmahera Selatan, khususnya di Pulau Bacan yang selama ini mengandalkan dari PT PLN setempat, yang kapasitas terpasangnya hanya 7 Mw. (Ant/E-3)