IKN Ibu Kota Politik 2028, Pengamat: Narasi Politik Menuju Pemilu 2029

Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.

Kecelakaan Tiga Bus Trans-Jakarta Dalam Sebulan, DPRD: Operator Abai Lebih Baik Diganti

Politkus PDIP itu menyebut, kelayakan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan oleh operator bus harus menjadi perhatian utama dari pihak manajemen.

Pemeriksaan Biro Haji di Daerah Bentuk Keseriusan KPK Usut Korupsi Haji

Langkah tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Politik bebas Aktif Indonesia

Presiden juga mengokohkan semangat multilateralisme yang adil dan inklusif melalui kepercayaan dan kontribusi nyata kepada PBB.

KPK: Integritas Pejabat Linear dengan Kepercayaan Publik

Agus mengatakan, integritas yang buruk akan membuat kepercayaan masyarakat, legitimasi, sampai warisan baik instansi hilang.

Puan: Pidato Prabowo di PBB Urutan Ketiga Sebuah Penghormatan

Puan mengaku bangga Prabowo mewakili Indonesia. Karena pesan yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia bakal tersampaikan, termasuk soal Palestina.

KPK Bakal Turun ke Lapangan Cek Aset Wahyudin Moridu

Total, LHKPN Wahyudin minus dalam lima tahun menjabat sebagai legislator. Aset Wahyudin tercatat minus Rp2 juta saat menjadi anggota DPRD Gorontalo pada 2024.

Perludem Minta Persyaratan Parpol Peserta Pemilu Dipermudah

Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.

KSP: Infrastruktur Yudikatif dan Legislatif di IKN Harus Mulai Dibangun

IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.

Cegah Kesewenang-wenangan Aparat, Pasal Penangkapan di Rancangan KUHAP Mesti Diubah

Ia menilai rumusan pasal yang terlalu longgar selama ini tidak hanya menyulitkan aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan praktik penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak adil.

Polisi Lakukan Mitigasi Cegah Penyusup saat Aksi Buruh

Polisi melakukan langkah mitigasi untuk mencegah keterlibatan penyusup atau provokator saat aksi buruh di depan DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

Komnas HAM Minta KUHAP Tak Atur Restorative Justice untuk Pelanggaran HAM Berat

Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.

Kapal Karam dan Miring di Perairan Pulau Bidadari, 35 Kontainer Jatuh ke Laut

Kecelakaan itu mengakibatkan 35 unit kontainer dari 86 unit kontainer yang diangkut, terjatuh ke laut.

KSP: Hanya 22,6% SPPG yang Jalankan SOP Keamanan Pangan

Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP, dan 312 yang benar-benar menjalankan standar operasional keamanan pangan.

KPPOD: Perda KTR Diminta Kalkulasi Dampak Ekonomi

Eduardo memperingatkan bahwa ada potensi efek sistemik dari kebijakan KTR seperti gelombang PHK dan penurunan omzet usaha.

KPK Tegaskan tak Ada Campur Tangan Istana di Kasus Kuota Haji

Budi mengatakan, penyidik masih mencari bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara itu. KPK memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait pengusutan perkara ini.

KPK Gandeng PPATK Cari Uang Juru Simpan Kasus Korupsi Kuota Haji

Penelusuran uang terkait juru simpan itu didalami dengan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tidak Hanya Pejabat, DPR Minta Stop Patwal untuk Artis

DPR mengusulkan agar tak polisi tak menyediakan patwal untuk artis. Hal ini merespons polemik ramainya gerakan setop suara 'tot tot wuk wuk' untuk pengawalan di jalan raya.

DPRD Desak Pemprov Ambil Langkah Konkret Perbaiki Kualitas Udara

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengatakan, tingginya tingkat polusi udara di Jakarta membuat kesehatan masyarakat terganggu. Sekaligus menurunkan kualitas hidup warga.

Pemerintah dan Polri Diminta Serius Lakukan Pembenahan

Ketua Dewan Pengurus PVRI Usman Hamid mengatakan, partisipasi masyarakat harus dikedepankan dalam kebijakan Reformasi Polri yang kini diwacanakan oleh pemerintah.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura