Prabowo Lebih Baik Upayakan Kemerdekaan Palestina daripada Evakuasi

DPR melihat rencana evakuasi tersebut justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Idulfitri Senilai Rp341 Juta

Budi mengatakan, sebanyak 520 laporan berstatus sebagai penerimaan gratifikasi. Sebanyak 41 sisanya aduan soal penolakan hadiah dari pihak swasta.

Bank DKI Lapor Bareskrim, Klaim Dana dan Data Nasabah Aman

Mengenai barang bukti apa saja yang diserahkan, Agus belum bisa membocorkannya. Namun ia menyebut pihakn Bareskrim telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan. 

Megawati Tegaskan ke Prabowo Posisi PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

Megawati juga disebut bakal memperkuat pemerintahan Prabowo agar tetap berjalan efektif. Namun, tidak berada di lingkaran koalisi.

Staf Hasto Cabut Gugatan Praperadilan di PN Jaksel

Kubu Kusnadi telah menyerahkan berkas resmi soal pengajuan pencabutan gugatan ke hakim. Majelis Tunggal Samuel Ginting menerima permintaan tersebut.

Pilkada di Papua Perlu Desain Pemilihan Khusus

Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.

Anggota KMP Diminta Hati-hati Gunakan Diksi dalam Komunikasi Publik

Pemerintah memiliki cara kerja yang luar biasa. Namun, hasil yang dibuat kadang tidak bisa dicerna dengan baik oleh publik, karena kesalahan komunikasi.

Wamendagri Serahkan Hukuman untuk Walkot Depok ke Gubernur Jabar

Menurut Bima, Dedi sudah memberikan teguran kepada Supian soal izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik itu. Kemendagri memberikan apresiasi.

Parpol Harus Ikut Bertanggung Jawab Hentikan Bentrokan di Puncak Jaya

Titi menjelaskan para pasangan calon seharusnya segera menyerukan pendukung dan jajarannya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan apalagi yang mengarah pada tindakan criminal. 

Polisi Buru Pelaku Pelecehan Seksual di Stasiun Tanah Abang

Firdaus mengatakan, korban belum membuat laporan polisi terkait peristiwa yang terjadi. Namun pihak kepolisian tetap menyelidiki kasus tersebut.

Warga Terdampak Banjir di 17 titik Telah Dievakuasi

Hujan disertai angin kencang yang melanda Kota Tangerang pada Minggu (6/4) sore telah mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang banjir.

KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih Tinggi di PSU

Pelaksanaan PSU di Kota Sabang, Prov Aceh telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara PSU di 1 TPS di Desa/Gampong Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, dengan tingkat partisipasi 91,85%.

Jurnalis Asal Palu yang Tewas di Hotel Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Situr Wijaya (33) yang berprofesi sebagai wartawan media online ditemukan tewas di Hotel D'Paragon Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat (4/4) malam.

DPR Setuju Advokat tidak Bisa Dituntut saat Bela Klien

Komisi III DPR langsung menyetujui usulan terkait advokat yang tak dapat dituntut ketika sedang membela klien dan diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menkomdigi Dukung Tempo Laporkan Teror ke Polisi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyesalkan insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo, seraya mendorong agar media tersebut melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Dasco: Presiden Prabowo Minta Maaf tak Bisa Hadiri Bukber NasDem

Dia mengungkapkan bahwa Prabowo masih memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Polri: Pemulangan Paulus Tannos Butuh Waktu Paling Cepat 4 Bulan

Polri mengatakan karena menggunakan jaringan diplomasi, maka harus melalui mutual legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik. 

Hasto Merasa Terabaikan setelah Saksi Meringankan tidak Dihiraukan

Hasto menuturkan bahwa semua saksi tersebut memberatkan dirinya, sedangkan saksi-saksi meringankan yang pihaknya ajukan tidak diperiksa.

UU TNI Baru Abaikan Akuntabilitas Peradilan bagi Prajurit Nakal

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menyayangkan perubahan UU TNI itu tidak menjalankan amanat reformasi untuk memperbaiki masalah pada peradilan militer.

Pemprov DKI Buka Pos Pelayanan KJP Plus di Kantor Kecamatan

Pos ini juga melayani keluhan maupun pengaduan warga berkaitan dengan program yang sudah berjalan termasuk alasan mengapa dari mereka tak masuk DTKS.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan