Menyeimbangkan Peran Ibu Bekerja

DITEMUI di kantor Perludem di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/1), Titi Anggraini tampak luwes menggabungkan aktivitas bekerja dengan mengasuh anak. Faris Naufal Masudi, 9, putra semata wayangnya, juga terlihat sudah terbiasa dengan kesibukan sang ibu.

"Saat rekapitulasi suara Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 saja anak saya nonton debat calon pilkada DKI juga," ucap Titi.

Ia menjelaskan membawa anak ke tempat kerja ialah cara untuk memaksimalkan waktu bertemu. Maklum saja dengan rumah yang berada di Tangerang ditambah lagi dengan tuntutan pekerjaan yang bisa membuatnya berada di kantor sampai larut atau pergi ke luar kota, waktu bersama buah hati menjadi amat berharga.

Di sisi lain, Titi melihat pengasuhan yang juga disetujui sang suami ini secara tidak langsung membuat Faris akrab dengan dunia pemilu dan legislatif. Bahkan, cita-cita sang anak pun telah lekat dengan dunia itu. "Aku ingin jadi anggota DPR," kata Faris kemudian sambil senyum.

Lantangnya Faris menyuarakan cita-cita sesungguhnya juga mencerminkan prinsip Titi baik dalam berpolitik maupun dalam mengedukasi anak. Ia berkeyakinan tidak boleh ada pemaksaan atau tekanan dari pihak mana pun dalam menentukan pilihan.

Prinsip yang sama juga sangat ia yakini dalam peran serta perempuan sebagai pemilih maupun dalam dunia politik. Baginya meski kehidupan sosial sangat dipengaruhi norma, adat istiadat, dan agama, setiap individu tetap harus punya kebebasan berpendapat dan beropini. Hal itu pula yang dimiliki perempuan meski juga menjalani peran istri dan ibu. Perempuan bisa tetap bebas memiliki opini atau pilihan politik yang berbeda dengan keluarga maupun suami.

Menjadi perempuan yang lama bergelut di bidang pemilu, Titi menilai semakin banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa ini untuk hak-hak politik perempuan. "Namun, pada saat yang sama, juga masih banyak hambatan yang kita hadapi. Perempuan politik indonesia dimulai dengan titik pijak yang berbeda dengan laki-laki, terutama dalam hal akses kepada politik," ujarnya.

Menurutnya, partai politik di Tanah Air masih jauh dari perspektif keterwakilan perempuan. Rekrutmen kepada perempuan masih dilakukan sekadar untuk memenuhi angka yang disyaratkan undang-undang yang menyebutkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Titi juga melihat masyarakat belum memiliki ideologi atau paradigma berpikir kehadiran perempuan memang suatu keniscayaan. Sebab itu, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terutama berkaitan dengan kaderisasi dan rekrutmen perempuan berpolitik. Kita masih harus melawan tabu bagi perempuan untuk berpolitik.

Pekerjaan rumah tersebut terutama juga harus diupayakan diselesaikan kaum perempuan. Titi berharap perempuan bisa bersama-sama melahirkan kebijakan yang pro bagi kaumnya. "Perempuan itu berjuang bukan untuk perempuan tapi untuk kesejahteraan semua warga negara," tandasnya. (*/M-3)