Imlek, Ekspresi Kebebasan dan Jati Diri

PADA mulanya, Imlek ialah perayaan yang lekat dengan budaya agraris di Tiongkok pada musim semi. Imlek menjadi permulaan tahun baru dalam rotasi kalender bulan dan menandai awal masa bercocok tanam di Tiongkok.

Di Indonesia, ada masa ketika Imlek dirayakan masyarakat etnik Tionghoa dalam hening. Namun, medio 2000-an, pascapergantian rezim, selebrasi Imlek mulai meluas dan kian ekspresif. Imlek bahkan kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional di Indonesia.

Dalam amatan sinolog Johanes Herlijanto, Imlek pun menjelma afirmasi tradisi bagi komunitas Tionghoa Indonesia. Menjelang Imlek yang jatuh pada Selasa (1/2) mendatang, Media Indonesia berbincang dengan Johanes tentang amatannya pada kehidupan sosiokultural masyarakat etnik Tionghoa Indonesia pada masa kini. Bagaimana perubahan transformatif yang telah tercipta dan yang perlu untuk terus diupayakan guna memperkuat semangat keragaman dan toleransi di Tanah Air? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Johanes Herlijanto, pengajar di Universitas Pelita Harapan, di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (27/1).

 

Jika ditarik konteksnya secara luas, apa makna perayaan Imlek bagi Indonesia?

Pada masa Orba, bukan saja Imlek, kebebasan ekspresi komunitas Tionghoa yang selama 30 tahun lebih itu pun tidak diizinkan di muka publik. Jadi, (peringatan Imlek) saat ini tentu menjadi penting untuk menandai perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita, baik secara negara maupun masyarakatnya yang terbuka. Bahwa baik Imlek maupun budaya Tionghoa dirayakan adalah menandai itu: toleransi, penghargaan terhadap multikulturalisme, dan kebebasan berekspresi.

 

Apakah narasi toleransi itu sekadar wacana? 

Saya kira sejauh ini narasi toleransi tidak sekadar wacana, setidaknya dalam konteks etnik Tionghoa. Kalau kita melihat mundur, ke 1967 di zaman Orba, ada inpres, memang etnik Tionghoa secara ekspresi kebudayaan diatur oleh peraturan pemerintah. Mulai pelarangan bahasa, tidak boleh ada lembaga resmi yang mengajarkan bahasa Mandarin, surat kabar Mandarin ditutup, sampai dalam kependudukan juga ada diskriminasi mulai akta kelahiran hingga KTP. Kalau melihat itu, 50-60 tahun yang lalu dengan sekarang, ada perubahan.

Pada masa Gus Dur, Imlek menjadi hari libur meski fakultatif lalu jadi libur nasional pada era Megawati. Di masa Gus Dur pula Imlek boleh dirayakan. Barongsai bermunculan, lampion ada di mana-mana. Mulai ada juga pengajaran bahasa Mandarin. Ada perubahan yang baik, secara state.

Sudah ada perubahan dari peraturan yang diskriminatif. Yang paling penting adalah kemauan negara untuk kemudian mengimplementasikannya.

 

Secara kenegaraan sudah tidak ada diskriminasi, bagaimana dengan di masyarakat awam? 

Namun, betul, dalam konteks masyarakat secara sosiologis tidak mudah untuk mengubah persepsi yang negatif. Mengubah kecurigaan-kecurigaan terhadap sentimen. Dalam waktu puluhan tahun pun masih sulit, tetapi secara gradual, pelan-pelan bisa dilakukan.

Perubahan (oleh pemerintah) tadi bagus karena mengubah diskriminasi yang sistematis terjadi. Sentimen terhadap Tionghoa sudah muncul pada awal abad ke-20, tapi diskriminasi secara sistematis, secara kebijakan negara, itu terjadi pada 1967.

Sekarang, meski kebijakan sudah berubah, sentimen belum 100% hilang.

 

Kenapa masih ada sentimen di akar rumput? Ada singgungan dengan pemerataan ekonomi?

Di kalangan akar rumput dan elite! Ini suatu yang menarik yang masih tidak akan sampai pada hanya satu kesimpulan. Pertama, saya tidak mengatakan bahwa itu hanya masalah kelas karena sentimen juga muncul di kelas yang sama. Artinya, mereka yang ada pada level sama tingkat ekonominya dengan komunitas Tionghoa bisa saja ada sentimen.

Kalau kita anggap kelas menentukan, di akar rumput, orang melihat komunitas Tionghoa itu kelas menengah ke atas. Namun, kenapa tidak lihat pebisnis non-Tionghoa, tidak ada sentimen itu? Kenapa hanya ke komunitas Tionghoa? Jadi, penjelasan kelas tidak bisa 100% menjelaskan itu.

Wacana etnik Tionghoa adalah orang luar itu masih tetap ada dalam pikiran, baik di akar rumput maupun para elite. Jadi, kalau bicara soal pemerataan (ekonomi), konklusinya bukan itu.

Anggapan bahwa komunitas Tionghoa dari luar itulah yang pelan-pelan harus dilawan. Baik dari pemerintah, kelompok promultikultural, maupun termasuk komunitas Tionghoa. Tidak bisa terpisah karena pandangan ini sudah ada sejak zaman kolonial yang membagi-bagi kelompok masyarakat.

Mereka dianggap sebagai the other. Meski ketika itu, Belanda mengelompokkan mereka yang dari luar Indonesia dan non-Eropa sebagai Timur Asing (vreemde oosterlingen) ada dari beberapa kelompok (Jepang, India, Arab, dan Tiongkok), tetapi komunitas Tionghoa yang lumayan banyak paling dianggap masyarakat sebagai bagian tidak dari Indonesia. Ada stereotip bahwa mereka loyal terhadap leluhur, hanya memikirkan tanah leluhur. Bahkan, pada survei yang saya lakukan pada 2016, stereotip terhadap anggapan itu masih ada.

 

Hasil survei tersebut jika dikaitkan dengan konteks sekarang, bagaimana relevansinya?

Kalau berselang empat-lima tahun, agak susah melihatnya. Itu saja, pada 2016, yang sudah puluhan tahun sejak 1960-an, masih ada. Ya, memang tidak semua, tapi masih muncul stereotip itu.

Sebab itu, perlu diupayakan baik oleh pemerintah maupun kelompok multikultural propluralis, dan komunitas Tionghoa, menjalin kerja sama untuk mengikis wacana tersebut. Menjalin diskusi-diskusi dan memperlihatkan bahwa, ya, komunitas Tionghoa bagian dari Indonesia dan teman-teman Tionghoa bisa juga ikut berpartisipasi. Mereka sudah melakukan itu dan terus menjalankan partisipasi itu untuk membuka penerimaan.

 

Bagaimana juga Anda melihatnya di kalangan yang lebih muda, seperti kelompok generasi Z?

Itu tidak bisa hanya dilihat sebagai satu kelompok. Bahwa seperti generasi milenial, atau generasi Z itu, kan, banyak, dari macam-macam kelompok. Ada yang memang mereka punya pemikiran kosmopolitan. Tentu itu juga akan berbeda dari kelompok lainnya lagi. Jadi, ya, generasi Z komunitas Tionghoa juga tidak seragam.

Pada sisi lain, generasi Z mengalami keterbukaan. Generasi milenial akhir dan Z melihat kembali ketionghoaan mereka. Mereka, ini sebagian ya, tidak semuanya juga, tidak lagi merasa khawatir dan sebagian besar merasa mereka Indonesia.

Mereka tidak merasa tidak nyaman untuk mengekspresikan ketionghoaan mereka. Merasa oke saja, dan kenapa tidak? Namun, ketika pada 2016-2017, ada wacana ‘pribumi’ dan ‘nonpribumi’ itu kembali muncul, pasti punya pengaruh juga terhadap kelompok generasi tersebut. Paling tidak dalam konteks politik. Banyak yang kemudian ada rencana ikut berpartisipasi di Pemilu 2019 jadi mundur. Namun, ya, mereka tidak seragam, ada juga sebagian yang masih mau berjuang dan tetap maju. (Gambaran) yang bisa ditangkap adalah mereka hidup di era keterbukaan.

 

Jadi, generasi Tionghoa yang lebih kini lebih berani dalam mengekspresikan identitas kultural mereka? 

Betul. Lebih melihat budaya Tionghoa bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang perlu dihindari. Justru disukai dan ‘cool’. Mereka terekspos dengan budaya Tionghoa, tapi bukan jadi sesuatu yang eksotik atau autentik lagi karena tiap hari muncul.

 

Bagaimana komunitas Tionghoa meretas tantangan di masa lalu sehingga, seperti yang Anda sebutkan, bisa turut berkontribusi dalam kehidupan sosial dan negara?

Itu sudah dilakukan. Anak-anak muda, misalnya Roemah Bhinneka, ada juga para penulis, cukup banyak. Bedanya, dengan pada masa Orba, mereka memunculkan ketionghoaan mereka.

Pada masa Orba, banyak juga Tionghoa yang berkontribusi. Seperti pendiri Srimulat, atau penyanyi seperti Chrisye, cuma mereka menekan ketionghoaan mereka.

Namun, menurut saya, sekarang ini, ya, sudah on the track, tanpa perlu melupakan ketionghoaan mereka, partisipasi sudah banyak dilakukan oleh individu dalam berbagai macam kegiatan. (M-2)

 

Biodata

Johanes Herlijanto

Profesi

- Pengajar (Departemen Komunikasi UPH)

- Pemerhati Tionghoa dan hubungan Indonesia-Tiongkok

- Bersama Prof A Dahana menggagas Forum Sinologi Indonesia

 

Pendidikan

-Studi China Universitas Indonesia (1996)

-Doktor dalam bidang antropologi dari Macquarie University, Sydney (2012) dan Vrije Universiteit (VU) Amsterdam (2013) dalam skema gelar bersama (cotutelle).

 

Beberapa tulisan

-Search for Knowledge as Far as China, Indonesian Response to the Rise of China, dipublikasikan dalam bunga rampai berjudul Chinese Encounters in Southeast Asia: How People, Money, and Ideas from China are Changing a Region, diedit Pal Nyiri dan Danielle Tan (Washington University Press, 2017).

-From Sinology to Social Critiques: Intellectual Biography of Romo Ignatius Wibowo, SJ, artikel yang ditulis bersama Agni Malagina, dan diterbitkan dalam bunga rampai berjudul Researching China in Southeast Asia, yang diedit Ngeow Chow-Bing (Routledge, 2019).