BLBI dan Wajah Hukum Kita

SETELAH lama tidak terdengar kabar, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencuat lagi. Ternyata delik itu belum tuntas. Ibarat bara api dalam sekam, meski sudah 20 tahun berlalu, BLBI masih dipandang belum selesai.

BLBI terkait erat dengan krisis moneter 1988 ketika rupiah mengalami pelemahan nilai tukar, dari Rp 2.300/US$ melambung menjadi Rp17.000/US$. Dampaknya, suku bunga naik manjadi 80% bahkan pernah mencapai lebih dari 200%.

Kondisi itu membuat masyarakat panik dan menarik dana besar-besaran dari bank. Dunia perbankan pun mengalami kesulitan likuiditas.

Untuk memulihkan kepercayaan terhadap perbankan, Bank Indonesia (BI) memberi bantuan likuiditas kepada puluhan bank lewat BLBI, termasuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam penyelesaian BLBI, pemerintah menempuh cara out of court settlement atau secara perdata. Pemerintah saat itu memakai skema Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) terhadap penyelesaian BLBI-BDNI karena pemegang saham pengendali BDNI menyerahkan aset yang dinilai cukup, untuk melunasi kewajiban BDNInya.

Audit BPK pada 2002 yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban BDNI Sjamsul Nursalim (SN) selaku pemegang saham pengendali BDNI yang mengambil alih kewajiban BDNI berdasarkan MSAA telah terpenuhi, Closing MSAA terjadi pada 25 Mei 1999.Pengertian closing dalam MSAA adalah bahwa kewajiban dalam MSAA telah terpenuhi.

Babak baru dimulai ketika KPK mengorek kembali BLBI. Berbekal Audit BPK 2017 dan dugaan misrepresentasi, persidangan pun digelar.

Pengacara Kondang Otto Hasibuan pun angkat bicara. Ia dikenal sebagai sebagai pengacara yang pintar dengan logika yang terstruktur dan profesional.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara BLBI-BDNI yang ditanganinya, mari kita simak petikan wawancara Media Indonesia dengan Otto Hasibuan di kantornya, di Jakarta Pusat, Jumat (24/8).