Agus Susanto, Penetrasi ke Ekonomi Digital

TIDAK terasa sudah empat dekade BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) memberi perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja di Indonesia. Berbagai tantangan mengiringi perjalanan BPJS Ketenagakerjaan yang kini telah memiliki 43 juta peserta dan dana kelolaan hingga Rp300 triliun. Lalu, persoalan apa saja yang masih dihadapi BPJS Ketenagakerjaan?, Bagaimana mereka memecahkan persoalan tersebut? Serta inovasi apa lagi yang akan diciptakan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di kantornya pada Selasa (5/12).

Bagaimana tingkat kepatuhan dunia usaha memasukkan pekerjanya dalam BPJS TK ini?p>

Kalau bicara kepatuhan bisa saya simpulkam memang masih belum patuh tapi sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya dengan tingkat kepatuhan yang membaik.

Cuma kenyataannya ialah ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian dari karyawannya, ada juga yang mendaftarkan sebagian dari upahnya misal upahnya Rp5 juta yang didaftarkan Rp2 juta, kemudian kepatuhan terhadap ketepatan pembayaran iuran mestinya setiap tanggal 10 lewat dari tanggal 10 bahkan lewat beberapa bulan, per Oktober ini tingkat kepatuhan peserta dapat kita ukur dari pertama Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Program, ini terutama untuk jaminan pensiun untuk perusahan skala besar dan kecil masih 33%. Kemudian, untuk skala besar umumnya sudah patuh terhadap seluruh program, yaitu kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun.

Untuk perusahaan besar hampir semuanya patuh hanya 1% yang belum, untuk perusahaan skala kecil ini masih banyak yang belum patuh ada 32% yang belum mendaftarkan semua program. Lalu, untuk PDS upah dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ada 433 ribu, yang PDS upah sebanyak 46%, artinya ini kita tengarai mendaftarkan upahnya sebagian atau belum 100%.

Memang ini cukup rumit, setelah kita lakukan verifikasi ternyata ada 32% perusahaan yang mendaftarkan sebagian dari upahnya.

Kemudian perusahaan yang tepat waktu bayar iuran, untuk penerima upah sebanyak 67% yang sudah tepat waktu lalu yang bukan penerima upah malah lebih patuh sebesar 73% dan untuk jasa konstruksi 98%.

Alasan masih belum patuhnya perusahaan?

Jadi ada PDS program, PDS upah, dan iuran tepat waktu. Kalau PDS program ini kan ada empat program perusahaan baru mendaftarkan 3 program saja, padahal sesuai ketentuan bagi perusahaan besar harus 4 program, mereka tidak mendaftarkan khususnya program pensiuun karena umumnya perushaan besar punya program pensiun sendiri seperti DPLK, mereka sampaikan kalau ikut akan ada duplikasi atau redundancy pembayaran pensiun.

Sebenarnya bisa dikatakan iya dan tidak, sesuai ketentuan UU yang dasar harus di BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh pekerja harus mendapat program jaminan pensiun jadi bagi perusahaan yang sudah punya program pensiun itu harus mendaftarkan karyawannya untuk program pensiun di BPJS Ketenagakerjaaan kemudian selebihnya bisa dikover program pensiun perusahaan itu sendiri.

Para pekerja ini apakah sudah paham benar mengenai mekanisme klaim?

Pekerja itu sudah tahu kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja akan menerima 48 kali upah yang dilaporkan. Pernah surat masuk ke kami keluarganya ekspektasi akan menerima Rp480 juta karena upahnya per bulan Rp10 juta, ternyata bukan Rp480 juta yang diterima hanya Rp48 juta, artinya hanya Rp1 juta yang dilaporkan perusahaan ini merugikan pekerja. Sehingga alasannya beban, untuk itu kita terus menerus melakukan verifikasi kepatuhan terhadap PDS upah itu tapi ini jadi tantangan bagi kami karena tidak punya parameter kemana harus mengecek.

Tidak ada lembaga lain untuk mengecek kecuali ke perusahaan. Oleh karena itu kita menginisiasi fasilitas di mobile BPJS-TK kita agar pekerja itu mengecek apa benar gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai. Kalau tidak benar laporkan kepada kami Lalu, untuk perusahaan tepat bayar waktu iuran ini kembali alasannya kondisi keuangan masing-masing perusahaan yang berbeda-beda. Karena kondisi keuangan ada beberapa perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana dengan tunggakan perusahaan?

Untuk tunggakan perusahaan yang tepat waktu bayar iuran, pekerja penerima upah sebesar 67% tingkat ketepatan waktu bayar dan yang bukan penerima upah lebih baik 73%, jasa konstruksi 98%. Jasa konstruksi bisa lebih tepat karena sebelum beroperasi sudah diwajibkan untuk mendaftarkan dulu pekerjanya dan membayar di depan baru mereka bisa beroperasi. Sementara itu, yang penerima upah 67% dibayar per bulan melihat kondisi finansial perusahaan kalau ada gangguan menjadi tertunda ini jadi tantangan tersendiri.

Tunggakan itu berpengaruh ke peserta?

Tidak, peserta akan menerima distribusi manfaat kita bayarkan setahun sekali. Tidak memengaruhi kondisi peserta dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan sangat kuat.

Untuk menambah jumlah peserta, upaya yang dilakukan BPJS TK?

Kita lakukan beberapa strategi inisiatif terutama sosialisasi masif dan edukasi dini. Kita juga melakukan smart collaboration dengan semua pihak baik dengan pemeritnah dan swasta, bahkan saya memerintahkan kepada jajaran saya untuk melakukan smart collaboration dengan pemda di tiap-tiap tingkatan. Smart collaboration juga dilakukan dengan penegak hukum, pelayanan publik, serta pihak yang lain. Kita juga melakukan penetrasi ke ekonomi digital melalui portal-portal yang dimiliki pelaku ekonomi digital.

Kita lagi mengembangkan suatu sistem sudah jadi aplikasi yang dalam waktu dekat akan diimplementasikan, aplikasi itu akan kita masukkan dalam aplikasi para pelaku ekonomi digital sehingga mereka bisa mendaftarkan dirinya melalui aplikasi tersebut. Kemudian, juga kita implementasi sistem keagenan yang kita sebut Perisai (penggerak jaminan sosial Indonesia). Jadi, kita rekrut komunitas-komunitas pekerja untuk jadi agen BPJS Ketenagakerjaan, mereka kita didik, latih, sertifikasi, dan melakukan sosialisasi dan edukasi di komunitas mereka masing-masing. Mereka merekrut, mendaftar, dan menerima pembayaran, Untuk proses pendaftaran kita bekali dengan aplikasi berbasis smartphone, semua end to end process ditangani secara digital atau paperless, cashless, dan borderless. Sampai kartunya pun kita beri kartu digital.

Saat ini kita baru implementasi go live tapi terbatas dalam jumlah agen kita maksimal akhir tahun ini 1.200 agen, tahun depan kita akan targetkan minimal 4.000 agen maksimal 10.000 agen mereka akan fokus merekrut peserta bukan penerima upah atau peserta penerima upah yang menengah ke bawah atau mikro.

Sejauh ini berapa jumlah peserta dan peningkatan dari tahun lalu?

Kalau total peserta yang sudah terdaftar 43 juta, tapi demikian yang aktif membayar 24,7 juta peserta. Kalau peningkatan year on year tenaga kerja aktif naik 17% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tenaga kerja yang masuk mendaftar dari Januari-Oktober 2017 sebanyak 15,6 juta pekerja kalau dibanding periode yang sama 2016 itu naik 20%.

Dengan peningkatan jumlah peserta, berapa dana kelolaan BPJS TK sampai saat ini?

Dana kelolaan per Oktober, jadi kita lihat dana itu dari investasi dan total aset. Kalau dana investasi itu Rp299,7 triliun tapi kalau bicara total aset itu Rp311,8 triliun.

Bagaimana tingkat hasil investasinya?

Hasil investasi Rp22 triliun itu yang terealisasi atau naik 17%

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (yoy). Jadi ini melihat kepada market timing dan karena kita sudah melihat hasil investasi cukup memadai ini harus direalisasi. Kita punya untuk mengejar target per Desember Rp24 triliun oleh karena itu kita kejar terus target yang direaliasi. Setiap tahun hasil investasi yang sudah direalisasi kita distribusikan kepada peserta.

Lalu berapa dana yang sudah dibayarkan ke peserta?

Total dana yang sudah dibayarkan kepada peserta Rp19,7 triliun.

Bagaimana dengan manfaat program uang muka rumah dan beasiswa?

Untuk beasiswa sudah melekat kepada program, diberikan kepada peserta yang meninggal dunia atau cacat tetap sebesar Rp12 juta sekaligus. Kemudian kita mengajukan peningkatan manfaat ke pemerintah untuk ditingkatkan beasiswanya jangan Rp12 juta tapi sampai lulus sarjana, ini inisiasi kita bagi peserta kita yang meninggal dunia atau cacat tetap dua anaknya akan kita berikan beasiswa sampai lulus sarjana, kalau tidak ambil kursus atau pelatihan kita biayai hingga anak berusia 23 tahun.

Namun, ini belum jalan kita masih tunggu ketentuan peraturannya tapi kita sudah hitung BPJS Ketenagakerjaan mampu mendanai beasiswa hingga lulus sarjana. Untuk total perumahan yang disalurkan sudah 500 rumah dengan nilai Rp118 miliar, yang subsidi Rp1,4 miliar kemudian yang nonsubsidi Rp113 miliar yang renovasi Rp4,4 miliar, memang untuk program perumahan belum terlalu banyak. Namun, kita sudah punya beberapa kerja sama dengan perusahaan seperti dengan Peruri untuk bangun rumah karyawan, Lion Air di Batam, dan Sritex di Solo, ini masih on going process dan bahas di tataran teknis.

Inovasi apa lagi yang akan disiapkan BPJS-TK ke depan untuk membantu pekerja?

Kita memang punya satu inovasi yang baru mulai di Januari nanti, yaitu kita ingin implementasikan job service. Dengan job service bagi peserta yang mencairkan JHT akan masuk ke dalam sistem sebagai pencari kerja, karena kalau ambil JHT sebagian alasannya tidak bekerja lagi atau berhenti bekerja entah karena kontrak habis, diberhentikan, atau perusahaannya tidak beroperasi lagi. Intinya kami anggap mereka tidak bekerja lagi dan akan masuk sistem pencari kerja, data biografinya akan kita lengkapi kemudian satu sisi kita kerjasama dengan demand kerja sama dengan Apindo dan perusahaan-perusahaan lain kalau butuh tenaga kerja bisa ambil disini.

Contoh kalau cari pembantu atau sopir kan sulit carinya nanti masuk dalam aplikasi ketemu nanti tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian kalau tidak ketemu berarti ada gap kompetensi antara tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan kerja yang dibutuhkan. Ini yang dilakukan pelatihan yang akan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan retraining melalui BLK supaya terserap. Ini suatu inovasi sosial yang baru akan kita inisiasi di 2018. (M-2)