Pembangunan Infrastruktur Tidak Diimbangi dengan Pembangunan Ideologi

Dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak tokoh yang mengangggap bahwa kecepatan di sektor pembangunan ekonomi tidak terlalu diimbangi dengan pembangunan di bidang kebudayaan. Hal itu tercermin dari masih kurangnya perwujudan poin ke delapan yaitu revolusi karakter bangsa serta poin kesembilan yakni memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia yang tertuang dalam agenda prioritas Nawacita. Sehingga pencapaiannya belum maksimal.

Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif mengatakan dalam survei lima tahun terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyatakan gatra budaya dan ideologi merupakan yang terlemah. Yudi menyampaikan, Nawacita yang ke-8 dan ke-9 yaitu penegasan akan kebhinekaan dan ideologi pancasila beberapa bulan terakhir ini diuji misalnya ketika pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta 2017 lalu.

Selain itu, istilah-istilah yang sudah dikubur seperti pribumi dan non pribumi kembali dimunculkan. Seharusnya istilah seperti itu sudah tabu, tetapi sekarang dirayakan kembali di ruang publik. Menurutnya, masalah budaya yang serius itu terjadi karena renggangnya kekerabatan. Sebab, ada kisah-kisah lain yang memecah bayangan ideologi kolektif seperti jika kita tidak memilih calon tertentu dalam pilkada, maka jenazahnya tidak layak disholatkan.

"Seberapa kuat ketahanan budaya kita," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Research Center Media Group di kawasan Kedoya, Jakarta, Selasa (17/10).

''Respon pemerintah dalam pembangunan material fisik seperti pembangunan jalan, jalan tol dan jembatan sangat luar biasa dan mulai menyebar di wilayah nusantara. Namun pembangunan infrastruktur terkait ideologi, sosial dan budaya terlihat sangat mengkhawatirkan. Selain integrasi nasional, pemerintah juga perlu menumbuhkan budaya kewargaan, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana berinteraksi dengan kemajemukan, toleransi antarsesama untuk meningkatkan persatuan,'' tambah Yudi.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengatakan, bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan berbagai perubahan, berbagai proyek pembangunan untuk kemajuan negara kita.

''Pembangunan berkeadilan, pemerintah tetap mendukung pengusaha-pengusaha besar agar berkembang, namun pemerintah juga hadir pada pengusaha-pengusaha kecil, UKM, pasar-pasar dan warung untuk bisa lebih berkembang dengan membuka pintu mengisi pasar domestik dan internasional,'' ungkap Enggar.

Hadir sebagai pembicara utama dalam diskusi tersebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Ketua DPD Usman Sapta Odang, Kepala UKP-PIP Yudi Latif, Pemred MetroTV Don Bosco Salamun, dan Presdir MetroTV Suryopratomo, dengan moderator Usman Kamsong, Direktur Pemberitaan Media Indonesia serta sejumlah pakar ekonomi, hukum, politik dan budaya, anggota DPR-RI, pengusaha dan tokoh masyarakat. (Zen/Ind)