Headline
Atasi Kemiskinan Perlu Akurasi

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus
Celah Represi dalam Aturan Baru Undang-Undang Konservasi

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental
28/12/2022 10:05

Luhut Harusnya Bisa Tempatkan Diri

Zen

KINERJA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini, Menko Marves Luhut mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) berdampak buruk pada citra negara. Pernyataan pejabat negara sekelas Luhut patut dipertanyakan, karena sarat kontroversi bahkan bisa multitafsir. Jadi apakah setelah suksesnya revisi UU KPK, pemerintah kini jadi permisif terhadap tindak korupsi? Apa benar transparansi dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi mengakibatkan citra negara buruk?

Padahal, OTT merupakan senjata andalan KPK satu-satunya untuk melibatkan mata publik dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih merajalela saat ini, terutama di sektor pemerintahan. Jika penanganan kasus korupsi dilakukan dengan operasi senyap, tentu juga sangat mungkin berujung damai di bawah meja.

Tidak ada urusannya OTT dan citra buruk terhadap negara. Jika OTT saja dipersoalkan, dan KPK semakin dibatasi geraknya dalam memberantas korupsi, mungkin akan lebih baik mengatakan bubarkan saja KPK.

Baca Juga
LOAD MORE

Video Lainnya
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved