Yang Terbaik bagi para Tamu Tuhan

IBADAH haji yang suci selalu ramai dengan polemik yang muncul susul-menyusul, mulai insiden Mina, jatuhnya crane, wabah virus, hingga korupsi dana haji.

Namun, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengklaim ada banyak kabar gembira buat para jemaah tahun ini.
Media Indonesia menemui Nur Syam di kantornya, Jumat (28/7), untuk mengungkap berbagai ikhtiar yang dilakukan penyelenggara guna memastikan soal para jemaah, baik yang berhaji maupun yang melakukan umrah.

Bagaimana perkembangan terakhir pemberangkatan jemaah haji tahun ini?

Visa, sarana, dan prasarana, saya rasa sudah oke, misalnya terkait dengan tempat pemondokan tidak ada masalah. Transportasi juga sudah tidak ada problem, termasuk yang terkait dengan katering, sudah dicarikan yang terbaik.

Persiapan yang kita lakukan tahun ini lebih longgar jika dibandingkan dengan sebelumnya karena untuk persiapan awal dilakukan lebih panjang. Yang paling krusial itu sebenarnya penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kita bersyukur penetapan BPIH oleh pemerintah dan DPR RI bisa lebih awal dilakukan sehingga kemudian pencarian pemondokan juga bisa dipercepat, juga penyewaan bus untuk transportasi, termasuk lelang katering. Penetapan BPIH oleh pemerintah dan DPR itulah yang jadi kuncinya.

Total jemaah yang berangkat tahun ini?

Tahun ini, kita bersyukur karena jatah kuota telah dikembalikan. Kuota Indonesia sesungguhnya 211 ribu berdasarkan penetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu 1 per 1.000 orang. Namun, kuota itu sempat terpotong 20%, dalam beberapa tahun terakhir menjadi 160.800. Pada 2017 dikembalikan normal, juga mendapatkan tambahan sebagai kompensasi peristiwa Mina yang lalu, ditambah 10 ribu, sehingga jumlah keseluruhannya 221 ribu. Jumlah itu terbagi haji reguler 204 ribu dan 17 ribu haji khusus.
Kita bersyukur hal-hal terkait dengan administrasi, dokumen, dan lain-lain, insya Allah lancar dilakukan, tentu dengan perbaikan-perbaikan di sana-sini, mudah-mudahan menjadi lebih baik.

Bagaimana dengan masa tunggu haji?

Masa tunggu terpanjang di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, mencapai 40 tahun, dulu sempat 43 tahun. Akan tetapi, karena ada tambahan kuota, kembali ke normal. Kalau yang paling cepat, di daerah Manado, Sulawesi Utara, kira-kira 8 tahun.

Namun, satu hal, haji-haji lansia itu ada perlakuan khusus, kalau dia lansia di atas 70 tahun, bahkan 100 tahun, menjadi prioritas diberangkatkan.

Kalau perbandingan lansia, sekitar 4,5% dari 221 ribu jemaah, sehingga yang bukan lansia 94,5%. Dari mereka-mereka yang lansia ini, yang usianya di atas 70 tahun, bahkan ada 1 orang usianya 103 tahun, tentunya ada perlakuan khusus. Kami sediakan kursi roda untuk membantu mereka di bandara, embarkasi, maupun Arab Saudi, untuk kepentingan tauwaf, lempar jumrah, dan lain-lainnya, supaya bisa melaksanakan ibadah haji sebaik-baiknya.

Kementerian Kesehatan menandai jemaah risiko tinggi (risti), yang terbagi dua macam, faktor usia serta penyakit, misalnya riwayat penyakit darah tinggi dan jantung. Mereka harus mendapatkan perlakuan khusus.

Adakah upaya untuk mempersingkat waktu tunggu tersebut karena sempat ada kasus jemaah Indonesia menggunakan paspor Filipina untuk berangkat haji?

Konsep pengiriman jemaah haji first come, first out. Jadi siapa yang datang duluan, dia yang kami layani duluan, sistem urut kacang. Kecuali, dia menemani lansia, tentunya mendapat pengecualian.

Namun, pada prinsipnya, masa tunggu ini tidak bisa dihindari karena banyaknya permintaan haji dari negara-negara di seluruh dunia, tidak diikuti ketersediaan seat.
Namun, kami berharap tahun ini, pembicaraan menteri-menteri agama Indonesia, Singapura, Brunei, dan Malaysia, yang menyepakati, secara bersama maupun sendiri-sendiri, meminta tambahan kuota terealisasi. Indonesia ini semestinya kuotanya bukan 211 ribu, melainkan 235 ribu sesuai dengan perhitungan jumlah penduduk terkini.

Kesepakatan kedua, bersama maupun sendiri-sendiri, menteri-menteri agama menggunakan sisa kuota negara-negara di sekitar yang tidak terpakai. Ini juga pernah diusahakan, cuma sekali lagi, untuk haji, kuota, tempat, maupun akomodasi, milik Arab Saudi, jadi kita tidak bisa mendikte pemerintah Arab Saudi.

Arab Saudi, ketika menentukan kuota normal, tentu sudah menghitung kapasitas tawaf, tenda-tenda di Arafah dan Mina, tingkat keramaian Kota Mekah. Semuanya sudah dihitung detail dan matematis sehingga lalu kita hanya bisa mengusahakan, meminta, dan menyurati, tetapi keputusan terakhir tetap ada di Arab Saudi.
Menurut saya, waktu tunggu kita masih mending jika dibandingkan dengan Malaysia yang 93 tahun. Indonesia itu separuhnya Malaysia, makanya orang Malaysia membahasakannya, jika ada seorang bayi yang mendaftar haji hari ini, ia bisa pergi haji saat telah jadi tulang belulang.

Adakah inovasi dalam penyelenggaraan haji tahun ini?
Yang pertama, terkait dengan isu soal petugas haji, kenaikan jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan dengan penambahan jemaah haji. Petugas haji naik 13%, sedangkan jemaah hajinya naik 31%. Karena itu, kami sudah terapkan sistem pelayanan terpadu.

Ini saya rasa suatu pola baru yang kami kembangkan tahun ini. Kami memanfaatkan kepala regu dan kepala rombongan untuk terlibat dalam kepanitiaan secara optimal untuk menutupi kekurangan jumlah petugas.

Kepala-kepala rombongan kami latih membantu petugas di hotel. Artinya secara bergilir, di pos petugas, ada yang berasal dari kepala regu atau kepala rombongan. Mereka dilibatkan menjaga terminal bus atau pemberhentian bus.

Selain itu, kami berikan pemahaman, tidak lagi membeda-bedakan asal usul petugas, misalnya yang dari TNI/Polri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Mereka harus bertugas secara terpadu, saling membantu dalam mengawasi dan mendampingi para jemaah.

Terkait dengan insiden Mina pada 2015 lalu, apa antisipasi untuk mencegahnya terulang lagi?
Sebenarnya Arab Saudi sudah mengeluarkan surat edaran agar jemaah mematuhi regulasi. Mereka sudah punya jadwal, misalnya, hari dan jam berapa jemaah Asia Tenggara melempar jumrah.

Mengapa Asia Tenggara disatukan? Tentu karena pertimbangan fisik, orangnya tidak terlalu besar, tidak sekuat misalnya orang-orang Afrika, Turki, Eropa, maupun Amerika.

Jadi, kalau misalnya terjadi desakan-desakan, kita masih mampu menahan karena ukuran badan sama. Namun, kalau bersamaan dengan orang Eropa dan Afrika, akan tergencet.

Untuk tragedi Mina, menurut saya ada juga sumbangan kita karena ada banyak jemaah haji Indonesia tidak mematuhi regulasi. Mereka tetap jumrah di luar jadwal karena ingin beribadah di waktu-waktu afdal. Padahal, yang sedang melaksanakan lempar jumrah adalah orang-orang yang badannya besar-besar. Ke depan harus kita perhatikan betul, jangan sampai kita mementingkan keafdalan waktu, tapi melupakan keamanan dan keselamatan.

Untuk ibadah haji tahun ini, WHO memperingatkan risiko menyebarnya wabah kolera dari Yaman yang secara geografis wilayahnya dekat dengan Arab Saudi. Bagaimana pemerintah mengantisipasinya?
Kami sudah berbicara panjang dengan Kementerian Kesehatan, yang tahu kriterianya. Sejauh yang kami dengar, kuncinya, menjaga kesehatan. Contoh kecil, selalu memakai masker, mencuci tangan sebelum makan, untuk meminimalkan risiko.
Kita juga punya pengalaman dengan ebola, yang menurut Kementerian Kesehatan, jauh lebih besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi, juga otoritas kesehatan di sana, bisa meminimalkan persoalan kolera ini sehingga tidak menjadi wabah di musim haji tahun ini.

Lalu, bagaimana dengan kabar setoran dana haji yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur?

Sebenarnya ini kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan investasi. Akan tetapi, sebagai bagian dari kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan haji, tentu kami sependapat dana haji harus digunakan untuk kepentingan jemaah haji, itu prinsip pertama.

Jadi ketika dana haji akan dikembangkan, harus kembali kepada kepentingan dan pelayanan jemaah haji.

Kedua, segala investasi yang dilakukan itu tentu saja yang memberikan nilai manfaat lebih besar.
Ketiga, harus dilaksanakan dengan mekanisme ekonomi syariah, harus dikelola hati-hati, tidak boleh digunakan untuk investasi berisiko. Memang, dalam rangka memperbesar nilai dan manfaat, mau tidak mau uangnya harus diinvestasikan, tapi harus pada sektor yang tidak mengandung risiko. Jadi, kalau untuk infrastruktur, harus yang tidak mengandung risiko. (M-1)

Terkait dengan umrah, sebenarnya bagaimana sikap pemerintah terhadap agen-agen perjalanan yang tidak memberangkatkan jemaahnya, seperti yang menghebohkan belakangan ini?

Ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, aspek jemaahnya, kami harapkan masyarakat semakin cerdas memilih agen yang bisa memastikan keberangkatan. Harus memilah dan memilih, jangan mudah terpengaruh oleh rayuan, iklan.
Contoh sederhana, masyarakat harus menghitung, kalau biaya umrah hanya Rp14 juta, itu tidak masuk akal. Biaya tiket pesawatnya, kan sudah jelas harganya.

Ketika ada paket murah, harus dihitung berapa tiketnya, pemondokan, konsumsi, suntik meningitis, dan lain sebagainya.

Pemerintah harus mengedukasi calon-calon jemaah umrah ini, juga organisasi keagamaan dan orang-orang yang berpengetahuan.

Kami sudah punya hitung-hitungan meskipun tidak dituangkan dalam regulasi. Menurut saya, yang ideal itu biaya umrah sekitar Rp22 juta, Rp19 juta itu juga bisa, tapi nyaris tidak ada keuntungan bagi penyelenggara.

Kalau misalnya Rp14 juta, itu kan rugi, belum lagi biaya untuk membayar agen-agen mereka promo umrah murah itu.

Kami sudah melakukan banyak hal terkait dengan biro-biro umrah ini, kalau melakukan kesalahan ya dicabut, misalnya ketika mereka ingkar janji.
Kedua, aspek keselamatan dan keamanan harus diutamakan. Ketika menelantarkan calon jemaah umrah, juga termasuk pelanggaran.

Ketiga, tentu harus ada pengaduan dan laporan masyarakat.
Kalau misalnya agen perjalanan melakukan pelanggaran atas tiga hal ini, pantas dicabut izinnya sehingga bisa dibawa ke ranah hukum.

Mabrur, Sehat, dan Selamat

DUA kali menunaikan ibadah haji sekaligus menjadi petugas, menjadi kepala rombongan (karom), dan selanjutnya berada dalam Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nur Syam memahami benar karakter khas jemaah haji Indonesia.

"Saat jadi karom, saya membawahkan 50 jemaah. Lazimnya warga Indonesia, selalu tergoda mengambil hal-hal yang utama. Kalau melempar jumrah maunya di waktu yang utama, beribadah inginnya berkali-kali, tanpa memperhitungkan kesehatan. Ini yang akan selalu kita hadapi di lapangan," jelas pria kelahiran Tuban, 7 Agustus 1958 itu.

Namun, ketika ia beribadah sekaligus bertugas pada periode 2000-an itu, jumlah jemaah belum sebanyak sekarang sehingga ia memberikan peluang bagi jemaahnya yang memaksa ingin mengambil waktu-waktu afdal.

Masakan Indonesia

Lain lagi ceritanya ketika ia tergabung dalam TPIHI pada 2003. Saat itu jemaah dijamu katering dari Arab Saudi dan disuguhi makanan Arab yang tentu tidak sesuai dengan lidah Indonesia.
"Itu yang membuat jemaah 2000 sampai 2010 itu tersiksa karena faktor makanan. Karena itu, di tahun-tahun terakhir, kita usahakan makanan khas Indonesia. Yang katering Arab, makanannya benar-benar tidak termakan," imbuhnya.

Nur Syam pun membagi kiat tetap sehat selagi beribadah, yakni selalu membawa air minum ke mana pun mereka pergi guna mencegah dehidrasi karena ia pun pernah mengalaminya.
"Ini penting karena tawaf itu di tempat yang panas, saat cuaca terik. Saya pernah punya pengalaman, tidak bawa air dan dehidrasi karena panasnya luar biasa, lalu minum air dingin, itulah yang menyebabkan radang tenggorokan. Jangan takut minum sebanyak-banyaknya untuk menghindari dehidrasi supaya badan tetap sehat," pungkas Nur Syam. (Riz/M-1)

Biodata
Nama: Nur Syam
TTL: Tuban, 7 Agustus 1958
Pendidikan:
S-1 Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya (1985)
S-2 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya (1997)
S-3 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya (2003)
Karier:
1. Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
4. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
5. Ketua Jurusan Pengembangan Masyrakat Islam, Fakultas Dakwah IAIN Surabaya