Kebangkitan PKI, Antara Riset dan Gatot Nurmantyo

MASYARAKAT Indonesia sudah tidak tertarik dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berdasarkan survei nasional tentang isu kebangkitan PKI yang dirilis Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sejak 2016, persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI berada di kisaran 10-16%.

"Dari 36% responden mengetahui isu kebangkitan PKI, hanya 14% dari populasi tersebut yang setuju dengan kebenaran isu kebangkitan PKI," tutur Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas di Jakarta, Rabu (30/9).

Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 2020 dengan melibatkan 1.203 responden. Wawancara dilakukan melalui sambungan telepon dengan margin of error kurang lebih 2,9%.

Mayoritas warga yakni 64% menyatakan tidak tahu atau tidak mendengar kebangkitan PKI di Indonesia.  "Di kalangan yang tahu, mayoritas tidak percaya kebangkitan itu memang terjadi. Hampir 61% menyatakan tidak percaya ada kebangkitan PKI (atau 22% dari populasi)," papar Sirojudin.

Sirojudin menjelaskan, isu kebangkitan PKI selalu terdengar setiap memasuki September. Hal ini menjadi salah satu alasan SMRC melakukan survei tentang seberapa banyak masyarakat yang mempercayai isu kebangkitan PKI di Tanah Air.

Dari kalangan yang percaya isu kebangkitan PKI, jelas Sirojudin, 79% respoden menyatakan kebangkitan PKI merupakan sebuah ancaman. Yang percaya kebangkitan PKI itu belum menjadi ancaman hanya 13% dan yang tidak percaya menjadi ancaman 6%. "Dari yang percaya kebangkitan PKI merupakan ancaman, sebanyak 69% respoden menganggap pemerintah kurang/tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Sedangkan 30% merasa pemerintah sangat/cukup tegas," jelasnya.

Hasil survei tersebut seakan membantah surat terbuka yang disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang juga menjabat sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam surat tersebut, Gatot menyampaikan bibit-bibit PKI kembali hidup bahkan sebagian sudah masuk dalam lingkungan eksekutif atau legislatif. Ia menegaskan hal itu sangat berbahaya bagi negara.

Gatot menuding aktivitas PKI kali ini telah berkamuflase sehingga makin membuat situasi tidak kondusif. Oleh sebab itu dia meminta Presiden menanggapi serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru.

Gatot yang mengatasnamakan masyarakat umum dan bagian dari KAMI meminta Jokowi melakukan berbagai langkah antisipatif.

Ia menuntut Jokowi dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta agar DPR tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.

Selain itu, ia juga meminta Presiden Joko Widodo sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S/PKI atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia.