Lemhannas Tekankan Pertahanan Siber belum Optimal

PADA 2022, mayoritas penduduk Indonesia tergolong pengguna internet. Angkanya sekitar 76,3% dari populasi atau 212 juta jiwa. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang memaksimalkan manfaat internet. Di tahun lalu, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$77 miliar. Angka ini diprediksi meningkat ke US$220 miliar pada 2030.

"Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan keterikatan masyarakat terhadap internet dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga merepresentasikan tingkat risiko keamanan siber yang tinggi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia yakni 12,7 juta kasus," ujar Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam Seminar Nasional PPRA LXV Lemhannas RI telah dilaksanakan pada Selasa, 22 Agustus 2023, dengan tema Konektivitas Digital ASEAN untuk memperkuat Epicentrum of Growth sebagai puncak program Pendidikan Calon Pemimpin tingkat Nasional Tahun 2023. Seminar digelar di Ruang Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta Pusat.

Menurut Andi, O'Hanlon memproyeksikan teknologi siber akan mengalami lompatan teknologi revolusioner sehingga dinilai akan mendisrupsi doktrin militer dan tata cara pelaksanaan perang. Kondisi ini menjadikan adopsi kapasitas siber perlu menjadi prioritas dalam pembangunan kekuatan militer Indonesia. Perkembangan teknologi dan perluasan spektrum ancaman telah meningkatkan kebutuhan pasukan khusus untuk ancaman siber. Di satu dekade terakhir, terpantau banyak negara telah mendirikan satuan siber dengan berbagai pendekatan. Secara fungsi, terdapat negara yang membentuk satuan siber yang bersifat defensif, seperti AS, tetapi ada juga yang memilih membentuk unit siber dengan kapasitas ofensif dominan, seperti Tiongkok.

Baca juga: Indonesia dan Inggris Sepakati Kerja Sama Keamanan Siber

"Indeks global menunjukkan Indonesia memiliki potensi dalam adopsi cloud tetapi aspek pertahanan siber relatif belum optimal. Intensifikasi upaya digitalisasi tanpa disertai dengan kapasitas pertahanan yang mumpuni akan memberikan kerawanan," paparnya. Penerbitan regulasi keamanan siber menunjukkan perhatian dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap isu keamanan siber. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah berupa harmonisasi kebijakan, regulasi dan aktor terlibat di dalamnya. 

Pembentukan matra siber, imbuhnya, dapat menjadi upaya pemusatan sumber daya keamanan siber. Penguatan kapasitas pada pilar-pilar dasar ketahanan siber menjadi modalitas utama untuk mewujudkan matra siber yang mumpuni.

Baca juga: Laba Bersih Nintendo Kuartal I Melonjak 52%

Seminar diisi pula dengan pemaparan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo dan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie. Tujuan PPRA LXV yaitu mewujudkan kader ataupun pimpinan tingkat nasional dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi ke depan, sehingga mereka siap melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan strategis nasional, regional, dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (RO/Z-2)