Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR menyebut masih ada kemungkinan rencana ibu kota politik tersebut berhasil direalisasikan pada 2028 tapi jika ada anggarannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih mendapat suntikan dana dari APBN 2026
Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Persoalan tersebut bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kepastian investasi dan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN.
frasa ibu kota politik perlu diluruskan. Dalam UU IKN tidak disebutkan IKN sebagai ibu kota politik.
Pemerintah menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan pada 2028.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Komisi II akan mengkritisi dasar, latar belakang dan tujuan IKN dijadikan ibu kota politik.
Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Kalimantan Selatan akan membuka kawasan transmigrasi baru seluas 67 ribu hektare di wilayah Kabupaten Kotabaru yang diharapkan menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Plasa Seremoni, Nusantara, Minggu (17/8).
Renungan Suci merupakan salah satu agenda utama sebelum upacara tanggal 17. Pembaca naskah adalah Kepala Otorita IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan akan menggelar upacara dan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) .
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved