Berita Terbaru Bawaslu Hari Ini

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.

Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya

Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.

Bawaslu Sulsel Siapkan Strategi Pengawasan Preventif Jika Pilkada Kembali ke DPRD

MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.

Bawaslu RI Salurkan Bantuan Tahap II untuk Korban Bencana Sumut

Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu Dorong Standardisasi Data untuk Pengawasan Pemilu yang Berintegritas

Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prof Djo Nilai Pilkada Mahal Penyebab Korupsi Kepala Daerah tak Kunjung Berakhir

Seleksi anggota KPU dan Bawaslu juga harus diperketat agar benar-benar menghasilkan komisioner yang independen dan berintegritas.

Perkuat Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu Beri Apresiasi Sentra Gakkumdu Berprestasi

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni dukungan, melainkan implementasi amanat UU untuk mempromosikan kinerja aparat.

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kodifikasi UU Pemilu, Dari Sistem Campuran hingga Reformasi Bawaslu

Haykal menekankan bahwa koalisi masyarakat sipil mengusulkan model keserentakan baru dengan cara memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu daerah, sesuai arah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Bawaslu Ungkap Pertarungan Kepentingan dan Dinamika Aktor di Balik Proses Demokrasi

ANGGOTA Bawaslu RI Puadi meluncurkan buku yang berjudul Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. 

Bangun Data Informasi Bawaslu Jadi Pusat Kecerdasan Pengawasan Pemilu

Data harus dipahami sebagai energi kelembagaan, bukan sekadar arsip.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Renovasi Gedung di Bawaslu

Kasus dugaan rasuah ini diadukan Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) ke KPK. Perkara yang dilaporkan berupa proyek terkait renovasi Command Center, Gedung A, dan B Bawaslu.

Memperkuat Daya Pengawasan Bawaslu

PADA 29 September 2025, penulis diminta menjadi pembicara pada diskusi publik yang digelar Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih: sebutan Bawaslu di Aceh) Kabupaten Aceh Utara.

Lima Jalan Membenahi Penyelenggara Pemilu

PERUBAHAN yang ditunggu bukan perbaikan parsial, melainkan redesain kelembagaan yang menyentuh akar persoalan.

Revisi UU Pemilu Momentum Rombak Mekanisme Seleksi KPU dan Bawaslu

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama mendesak agar revisi UU Pemilu juga mengakomodasi perombakan proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu.

Bawaslu Ingatkan Pentingnya Jaga Independensi KPU dalam Penyusunan Aturan Pemilu

Bawaslu RI mengingatkan independensi KPU dalam setiap penyusunan aturan pemilu

Etika dan Gaya Hidup Mewah Komisioner KPU Disorot

PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.

KPU Hormati Putusan MK soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada

Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.

MK Putuskan tak Ada Perbedaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada

MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.

Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung

Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia