Hoax, Eufemisme, dan Penguasa

INSTRUKSI Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas berita hoax memang patut diapresiasi.

Bahkan, instruksi itu dilakukan secara tegas dan pihak berwenang mulai berselancar di internet mengawasi berita-berita hoax yang berbahaya serta menindaknya.

Instruksi tersebut didasari pada meledaknya berita hoax yang tidak terkendali.

Bahkan, terdapat istilah 'negara darurat hoax' atau turn back hoax.

Kita semua tentunya setuju bahwa hoax = kebohongan.

Siapa sih orang di dunia ini yang mau dibohongi?

Namun, apakah berita hoax hanya dilakukan masyarakat biasa? Melihat sejarah negeri ini, berita hoax juga bisa diciptakan penguasa.

Tujuannya agar tidak terjadi kegaduhan dan situasi politik tetap stabil.

Penguasa memberikan kabar pemerintahannya adem ayem agar masyarakat bisa tenang-tenang saja.

Pemerintahan Orde Baru sering memberikan berita yang membohongi publik.

Dulu kita mengenal berbagai istilah seperti 'diamankan', padahal faktanya ditangkap.

Atau 'dipindahkan', padahal yang sebenarnya adalah penggusuran secara paksa.

Lalu ada istilah 'dirumahkan' yang berarti dipecat.

Masih banyak lagi istilah-istilah 'halus' kita temukan bila rajin membuka arsip dan dokumen berita zaman Orde Baru.

Di situlah terjadi penghalusan kata atau eufemisme untuk menyembunyikan kejelekan yang ada di internal pemerintahan.

Namun, di balik itu terdapat penipuan terhadap masyarakat agar tidak terjadi gejolak dan dapat melanggengkan kekuasaan.

Semoga eufemisme kata yang sebenarnya ialah berita hoax tidak diikuti pemerintahan sekarang dan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya.