Singkirkan Pejabat Culas dari Tubuh PSSI

SEJUMLAH pejabat teras PSSI tersangkut skandal pengaturan skor seperti Hidayat dan Johar Lin Eng yang merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco) serta Dwi Irianto, anggota Komisi Disiplin (Komdis). Akan tetapi, PSSI dinilai belum mengambil keputusan tegas bagi pejabatnya yang telah berlaku culas tersebut.

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi menyebut PSSI akan mengambil keputusan terkait dengan status Hidayat, Johar, serta Dwi Irianto dalam Kongres PSSI, 20 Januari mendatang di Bali. Menurutnya, hal itu seusai dengan statuta PSSI.

“Ada di statuta itu. Jadi, semua keputusan harus lewat kongres. Saya hanya mau ambil keputusan harus lewat kongres,” kata Edy yang juga menjabat Gubernur Sumatra Utara.

Ketika menanggapi hal tersebut, pengamat sepak bola Ferril Raymond Hattu menyebut PSSI seharusnya telah mencopot ketiganya dari keorganisasian. Saat ini ketiganya hanya berstatus nonaktif setelah Hidayat memilih mundur.

“Mereka itu sudah menjelekkan nama organisasi, seharusnya sudah dicopot. Kenapa harus menunggu di kongres? Kalau diputuskan di kongres, itu karena mereka mundur dengan alasan kesibukan atau misal alasan kesehatan. Kan ini tidak,” kata Ferril, kemarin.
Lebih lanjut, Ferril masih tak melihat keseriusan PSSI dalam menyikapi isu pengaturan skor yang menerpa. Mantan pemain timnas tersebut menilai masih ada kesan saling menutupi dan ditutupi.

“Seharusnya Satgas Antimafia Bola yang dibentuk kepolisian jadi booster bagi PSSI. Seharusnya PSSI senang. Tapi yang kita lihat tidak seperti itu. Jadi, tidak ada kesan darurat,” imbuhnya.

Dinonaktifkan
Dalam rapat kemarin, Exco PSSI memutuskan menonaktifkan Johar yang terjerat oleh kasus hukum seusai dilaporkan manajer tim Liga 3 2018 Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani dalam kasus penipuan, suap, dan pengaturan skor. Kasus itu juga menjerat Dwi Irianto, Priyanto, dan Anik Yuni Artika.

“Iya kalau Pak Johar selaku anggota Exco kita nonaktifkan. Nanti silakan Komdis bersidang terhadap Pak Johar lalu putusannya seperti apa. Persis seperti yang terjadi sama Pak Hidayat yang ada masalah dengan Madura FC,” kata anggota Exco PSSI bidang hukum, Gusti Randa.

Meski telah menonaktifkan pejabatnya yang terjerat oleh kasus hukum, PSSI tetap akan memberikan bantuan hukum kepada Johar dan kawan-kawan. Gusti menyatakan tindakan PSSI merupakan kewajaran dalam proses berorganisasi.

“Dalam konteks organisasi bilamana ada anggotanya terkena kasus hukum, bisa diberikan bantuan hukum dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi. Bukan kita ingin menutupi, melainkan semua organisasi seperti itu,” imbuhnya.

Perihal komite ad hoc yang dijanjikan PSSI, Edy menyebut tim tersebut akan segera terbentuk. Ia menyebut nama-nama yang akan mengisi komite ad hoc tengah dikomunikasikan.

Komite ad hoc digadang-gadang menjadi solusi di tengah merebaknya isu pengaturan skor yang menerpa PSSI.

Tugas komite ad hoc ialah mencari fakta terkait dengan kasus pengaturan skor sekaligus berkomunikasi dengan instansi lain di luar PSSI, semisal kepolisian.

“Kita mau membentuk tim agar bekerja sama dengan aparat terkait khususnya polisi karena ini bidang mereka. Menjadikan PSSI andal, profesional, dan bermartabat. Seharusnya minggu-minggu kemarin, tapi karena kesibukan belum. Untuk orang-orangnya sedang di-endorse oleh PSSI,” ujar Edy Rahmayadi. (R-1)