Biaya Logistik Bisa Hambat MEA

SUDAH dua kali Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia tidak takut atas pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan bergulir empat hari lagi. Penegasan pertama ia sampaikan setahun lalu saat Outlook Ekonomi Indonesia 2015 di Jakarta. Pada Sabtu (26/12), saat menghadiri Rakernas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, Presiden kembali menegaskan pernyataannya setahun lalu itu. "Mereka saja takut dengan kita, kenapa kita malah ikut-ikutan takut seperti mereka," kata Jokowi.

Kendati begitu, berbagai kalangan tetap meminta Indonesia benar-benar mempersiapkan diri menghadapi MEA. Itu agar Indonesia yang penduduknya 40,6% dari total penduduk ASEAN tidak hanya menjadi pasar yang pasif. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan sebenarnya Indonesia sangat siap menghadapi MEA mulai 31 Desember 2015. Namun, ada tiga hal yang harus digenjot agar kesiapan itu maksimal.

"Kita kalahnya hanya di soal listrik, infrastruktur, dan logistik. Kalau yang lain, kita tidak masalah untuk menghadapi MEA," terang Putu saat dihubungi, kemarin. Putu menyebutkan persoalan utama industri Indonesia ialah logistik yang belum tertata dengan baik. Itu terutama karena selama ini industri masih tersentralisasi di Jawa. Karena itu, pemerintah harus menggenjot pembangunan pelabuhan, jalan, dan rel kereta api. Pemerintah daerah juga perlu membangun pusat-pusat industri baru di seluruh Indonesia.  Pakar ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana, sepakat dengan Putu. Hambatan energi, infrastruktur, dan logistik, tutur dia, membuat produk dalam negeri tidak bisa bersaing. "Beban biaya logistik tinggi, energi juga tinggi, itu membuat kita tidak bisa bersaing."

Biaya logistik
Survei Bank Dunia menunjukkan, pada 2014 biaya logistik nasional cukup besar, yaitu 24% dari produk domestik bruto. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya logistik Thailand yang hanya 16% dari PDB. Dari sisi daya saing infrastruktur, peringkat Indonesia di posisi 62 menurut Global Competitiveness Report 2015-2016, memang meningkat 10 peringkat jika dibandingkan posisi tahun lalu (72). Namun, itu masih di bawah Singapura (2), Malaysia (24), dan Thailand (44).

Di sektor ketenagalistrikan, tingkat keterjangkauan listrik (rasio elektrifikasi) di Tanah Air yang mencapai 87% masih di bawah Singapura (100%,) Brunei Darussalam (99,7%), Malaysia (99,5%), Thailand (99,4%), Vietnam (97,8%), dan Filipina (89,7%). Karena itu, Ina Primiana mendesak pemerintah memiliki target dengan indikator ketercapaian terukur tiap tahun. "Untuk menghadapi MEA, pemerintah masih autopilot. Tidak ada ada champion produk yang diunggulkan. Ada kesan dibiarkan saja agar berbagai pihak mengerti secara masing-masing. Harusnya ada tim khusus untuk mengarahkan guna menghadapi MEA," lanjut Ina. (Pro/X-3)