Cegah Terorisme lewat Budaya

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme tidak melulu lewat pendekatan keamanan dan penegakan hukum.

Ia memandang perlunya menggunakan pendekatan agama dan kebudayaan.

Untuk itulah, ia menegaskan ketidaksepakatannya dengan negara-negara lain dalam menerapkan pencegahan berkembangnya radikalisme dan terorisme yang hanya berfokus dalam pendekatan keamanan dan penegakan hukum.

Ia pun meminta jajaran kementerian terkait untuk mencegah paham radikalisme melalui pendidikan budaya.

"Tak hanya hard approach, tetapi juga soft approach yang bisa kita kerjakan. Baik yang berupa pendekatan agama ataupun pendekatan budaya," ujar Presiden di Jakarta, kemarin.

Artinya, sambung Presiden, cara itu diharapkan dapat memberikan pencegahan dari akar.

Namun, cara seperti itu memang perlu dilakukan secara berkesinambungan

"Ini perlu kita lakukan dengan konsisten dan tegas dan berkesinambungan, apa yang menjadi ancaman, penanganannya betul bisa kita kerjakan dengan baik," ujar Jokowi.

Namun demikian, Presiden Jokowi berharap agar suasana yang kondusif pada saat ini terus terjaga dengan baik.

"Dan sekali lagi, kita ingin negara terus dan harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara," katanya.

Pasalnya, isu terorisme, kata Presiden, merupakan topik pembicaraan utama para pemimpin dunia dalam berbagai forum internasional, G-20, Asian Summit, APEC, juga forum COP 21.

Mereka semua sedang gencar membicarakan masalah penanganan terorisme, khususnya penanganan pencegahan paham Negara Islam (IS).

Jokowi mengingatkan, jika tidak berhati-hati, IS menjadi ancaman nyata. Gerakan IS, kata dia, sangat berbahaya jika dapat tumbuh subur di Indonesia.

"Kita harus hati-hati, pendataan, pendampingan, dan langkah-langkah deradikalisasi harus terus dilakukan," ujar Jokowi.

Pengamanan ruang publik

Jokowi juga tetap menekankan pengawasan dan pengamanan bagi ruang-ruang publik, termasuk tempat ibadah.

"Kita ingin agar pengawasan bandar udara, pelabuhan, stasiun, terminal bus, dan tempat-tempat yang lainnya harus ditingkatkan," tuturnya.

Apalagi, lanjut Presiden, menjelang Natal dan Tahun Baru, negara perlu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Presiden meminta jajaran pihak keamanan terkait untuk selalu siaga dalam mengawasi tempat-tempat publik yang rawan dan sering diincar oleh para teroris.

"Pengamanan tempat publik, tempat ibadah, bandar udara, pelabuhan, stasiun, terminal bus, dan tempat lainnya harus ditingkatkan," ujar Presiden.

Hadir dalam ratas itu antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Adapun Badrodin mengatakan kepolisian telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi menjadi sasaran terorisme, radikalisme, dan intoleransi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Pihaknya telah mengerahkan 150.554 personel, terdiri dari polri 80.203 dan TNI instansi terkait 7.351 personel di 12 pos prioritas. Ia menjamin Natal dan Tahun Baru bisa berjalan aman.

"Kami sudah petakan potensi kerawanan serta ancaman keamanan baik yang konvensional maupun masalah-masalah terkait lalu lintas dan terorisme. Masyarakat bisa merayakan dengan damai dan pergantian tahun bisa berjalan aman tanpa gangguan berarti," ujarnya.

(P-4)