PNS yang tak Netral Terancam Sanksi

PELAKSANA tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melantik 660 PNS baru. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan supaya PNS bersikap netral dalam menghadapi Pilkada DKI 2017.

Sebab, Sumarsono menemukan laporan ada salah satunya yang tidak netral. Ketidaknetralan itu ditunjukan melalui media sosial.

"Saya ingin berhentikan satu orang, itu status di Instagram-nya selalu menyudutkan pemerintah, mendukung calon tertentu," kata Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3)

Sumarsono menilai, oknum PNS itu sudah tidak netral. Sumarsono mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI sudah mengumpulkan datanya.

Sumarsono menduga, oknum itu sedang emosi sehingga meluapkan perasaannya melalui media sosial. Oknum itu menyudutkan pimpinannya sendiri dan menyanjung-nyanjung paslon lain.

"Suruh saja jadi tim sukses pasangan calon," tukasnya.

Kendati diminta untuk netral, Sumarsono meminta PNS tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya nanti di pencoblosan putaran kedua, tanggal 19 April.

"Netral belum tentu tidak mencoblos. Biar angka partisipasinya tinggi," ungkap dia. MTVN/OL-2

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Mediaindonesia.com