Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BUDAYAWAN Goenawan Mohammad menyatakan keprihatinannya tentang pelaksanaan Pilkada DKI yang menurutnya penuh fitnah. Dia mencontohkan soal kasus dilaporkannya Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keikutsertaan Indonesia di ajang Frankfurt International Book Fair 2015.
Menurut Goenawan, yang harus dilaporkan ke KPK itu dia bukan Anies. Sebab, dialah yang menjadi Ketua Komite Nasional untuk acara besar selama 2014-2015 di Frankfurt, Leipzig, Bologna, dan London itu.
"Bukan karena saya mau pasang badan buat Anies, yang bukan pilihan saya untuk pilkada kali ini. Tapi karena tak adil bagi dia," ujar pria yang akrab disapa GM itu dalam laman Facebook-nya, yang diunggah Jumat (10/3).
Menurut cerita Goenawan, keputusan Indonesia untuk bersedia diminta jadi "negeri kehormatan" ditandatangani bukan oleh Anies Baswedan, melainkan oleh Menteri sebelumnya, Mohammad Nuh. Juga besarnya anggaran disiapkan dan diajukan di masa M. Nuh. Anies, kata Goenawan, hanya melanjutkan agenda ini.
"Bahwa sampai ada orang melapor hal ini, tanpa menelaah kejadiannya lebih dulu, membuat saya sedih dengan pilkada ini. Siasat fitnah dan kabar bohong yang dulu diarahkan ke Capres Jokowi kini ditujukan ke Anies -- dan sebelumnya ke Ahok, yang karena fitnah harus diproses di pengadilan. Bahkan hari ini Ahok difitnah ikut terima suap dalam kasus E-KTP," tulis GM.
"Saya sedih dengan pilkada ini. Begitu banyak kebencian dilontarkan, tak mau tahu bahwa ini hanya cara memilih orang yang kita kontrak untuk mengurus kota selama paling lama lima tahun."
GM melanjutkan.."Jika fitnah dan kebencian diteruskan, apa lagi dengan mengobarkan sentimen agama dan etnis, sehabis ini kehidupan politik macam apa yang akan menyertai kita? Luka hati. Perpanjangan saling curiga. Dan kepercayaan yang rusak berat kepada proses demokrasi." OL-2
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved