KPU DKI Harus Responsif terhadap Kritik

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai KPU DKI harus lebih responsif dalam menanggapi opini miring yang menyerang mereka. Pembiaran justru bakal membuat persepsi publik menjadi liar.

"Utamanya berkaitan dengan integritas. Jangan sampai opini berkembang liar," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Rabu (8/3)

KPU DKI harus bisa membuat publik percaya bila mereka berintegritas. Caranya, kata Titi, dengan bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

"Kalau seperti itu bisa membawa publik ikut memastikan langkah mereka agar tidak salah. Akan membantu tetap dalam rambu undang-undang," ujar Titi.

Menurut dia, segala kritik yang masuk harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Kritik jangan justru dianggap sebagai upaya delegitimasi.

Gelaran pilgub DKI memang sengit. Titi menilai wajar ketika publik gencar mengkritik kinerja KPU DKI. Terlebih, cuma di Jakarta Pilkada yang harus melakukan putaran kedua.

"Otomatis menarik perhatian seluruhnya," lanjut dia.

Harusnya, menurut Titi, kritik harus menjadi motivasi bagi KPU DKI untuk menunjukkan kalau mereka tidak berpihak. KPU DKI harus mampu memperlihatkan imparsialitasnya.

Kredibilitas dan independensi KPU DKI Jakarta memang terus dipertanyakan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai banyak kasus yang memperlihatkan KPU DKI tidak profesional dan justru menjadi bagian dari masalah.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, ancaman atas kualitas proses pilkada DKI tergambar di putaran pertama. Banyak warga yang gagal menggunakan hak pilih.

Diskresi yang dibuat KPU DKI dengan tetap menggelar kampanye putaran kedua juga dipertanyakan. Kasus terakhir yang mencuat, ketika pasangan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat walk out dari rapat pleno KPU DKI karena acara molor.

"KPU DKI mestinya sadar pelaksanaan Pilkada DKI dalam sorotan publik," kata Lucius, Senin 6 Maret. MTVN/OL-2