Sentil Menteri Tegakkan Wibawa

Presiden meminta para menteri untuk bekerja lebih fokus, bukan malah menjadi komentator.

SENTILAN Presiden Joko Widodo terhadap para menteri agar tidak sibuk menjadi komentator merupakan hal yang tepat. Presiden mesti menunjukkan kewibawaannya sebagai pemimpin negara agar pembangunan dalam berjalan lancar.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengemukakan hal itu ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

"Kalau menteri-menteri dibiarkan cakar-cakaran sendiri dan saling membantah, yang kena getahnya Presiden. Saya kira (sentilan Presiden) sudah benar," ujar Kristiadi.

Kristiadi mengingatkan salah satu hal yang menjadi pangkal masalah pengorganisasian anggota kabinet tidak berjalan dengan baik ialah kepentingan politik. Tidak mengherankan jika kemudian terjadi kegaduhan yang melibatkan sejumlah menteri.

Perselisihan sempat terlihat antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Kristiadi berharap Presiden Joko Widodo dapat mengalahkan pengaruh partai pada menteri-menteri kabinet. "Tidak berhenti di situ (menyentil), Presiden harus lebih kuat dan berwibawa daripada ketua partai. Ambil alih semua, sebagai penguasa, pemegang pemerintahan yang tertinggi," paparnya.

Saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, kemarin, Presiden meminta para menteri untuk bekerja lebih fokus, bukan malah mengumbar pernyataan-pernyataan tidak perlu. "Menteri fokus bekerja, jangan sibuk jadi komentator," tegasnya.

Presiden juga memerintahkan kementerian/lembaga untuk bekerja dan bergerak cepat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang. Berbagai aturan yang mengambat harus segera dipangkas.

"Sejak Januari harus berlari cepat. Saya tidak ingin kita semua terjebak pada rutinitas, bussiness as usual, monoton. Kita harus bawa tradisi baru, pola baru, cara baru," ujarnya.

Jokowi menambahkan, setengah dari 42 ribu regulasi yang menghambat, baik berupa peraturan presiden, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, harus dihilangkan. "Tahun depan harus hilang minimal separuh di seluruh kementerian. Aturan-aturan ruwet buat kita terbelenggu, tidak fleksibel, tidak bisa melompat," katanya.

KKP jadi contoh

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, Presiden menginstruksikan kementerian/lembaga mengubah dan menyempurnakan nomenklatur. Dengan begitu, alokasi anggaran menjadi tepat sasaran yang otomatis menghilangkan anggaran ganda. Langkah tersebut berhasil dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"KKP telah berhasil mengubah paradigma di kementeriannya. Di KKP sekarang belanja modal dan belanja barang 80%, sedangkan belanja pegawai hanya 20%, sehingga kontribusi pada stakeholder menjadi lebih besar," ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mendorong perubahan sistem, sikap, dan cara kerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong harus menjadi landasan. (Tlc/P-1)